Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, mengapresiasi kerja Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran dalam memantau kondisi Warga Negara Indonesia di Iran. Namun begitu, ia mendesak pemerintah untuk tidak berhenti di situ. Langkah-langkah perlindungan yang lebih konkret, menurutnya, harus segera diperkuat.
"Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemlu RI dan Kedutaan Besar RI di Teheran dalam memantau kondisi WNI yang berada di sana, sekaligus menyiapkan berbagai skenario pengamanan,"
kata Nurul dalam keterangannya pada Jumat (16/1/2026).
Pernyataan itu ia sampaikan setelah pemerintah melakukan asesmen situasi dan menyusun rencana darurat. Sampai saat ini, evakuasi belum diputuskan. Alasannya, mayoritas WNI khususnya para pelajar dan mahasiswa di kota-kota seperti Qom dan Isfahan masih berada di zona yang dianggap relatif aman.
Tapi Nurul punya pandangan lain. Ia meminta pemerintah tak cuma mengandalkan pemantauan dari jauh. "Kita harus lebih proaktif," katanya secara implisit. Ia menilai komunikasi dengan WNI di lapangan harus diperluas, terutama soal pergerakan massa dan potensi risiko di kota-kota tempat mereka tinggal.
"Kita mendorong Kemlu RI untuk memperluas jaringan komunikasi, meningkatkan kesiagaan lewat jalur darurat, serta menyiapkan kemungkinan evakuasi cepat apabila informasi di lapangan menunjukkan risiko yang signifikan,"
tegasnya.
Intinya, informasi harus mengalir cepat dan jelas ke setiap WNI. Mereka perlu diingatkan untuk menjauhi pusat kerumunan, menghindari area demonstrasi, dan selalu berkoordinasi dengan pihak kedutaan.
Artikel Terkait
Modus Baru Korupsi TKA: Mantan Sekjen Kemnaker Tampung Rp 12 Miliar Lewat Rekening Orang Lain
Pintu Air Sungai Waridin Jebol, 20 Desa di Kendal Terendam Banjir
Spanduk Larangan Tak Berdaya, Sampah Kembali Menumpuk di Cimanggis
Menteri Agus Andrianto: Pemasyarakatan Bukan Menghukum, Tapi Mempersiapkan Warga Binaan Kembali ke Masyarakat