Di sisi lain, politikus Golkar ini justru memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kemlu yang telah menetapkan rencana kontingensi dan mengimbau warga untuk menunda perjalanan ke Iran. Ia melihat langkah itu sebagai bentuk kewaspadaan yang tepat.
"Kami mendukung penuh langkah Kemlu yang tidak gegabah dan tetap mengedepankan keselamatan WNI. Ini menunjukan bahwa pemerintah bertindak dengan pendekatan yang terukur namun tetap tegas dalam memastikan keselamatan warga negara kita di luar negeri,"
lanjut Nurul.
Ia juga menambahkan bahwa Komisi I akan terus mengawasi kebijakan perlindungan WNI ini. Itu bagian dari fungsi check and balance yang dijalankan DPR.
Latar belakangnya, Iran memang sedang bergejolak. Gelombang protes besar melanda sejak akhir Desember 2025, bermula dari tekanan ekonomi dan melemahnya mata uang rial. Demonstrasi kemudian menyebar ke berbagai daerah, direspons keras oleh otoritas setempat, dan memakan korban jiwa yang jumlahnya mencapai ribuan.
Meski situasinya rumit, Nurul menegaskan satu hal: Indonesia tetap berpegang pada prinsip nonintervensi urusan dalam negeri negara lain. Tapi di saat yang sama, perlindungan terhadap WNI adalah harga mati.
"Kita menghormati kedaulatan Iran, namun dalam keadaan apapun keselamatan WNI menjadi prioritas mutlak. Pemerintah harus siap dengan segala alternatif kebijakan untuk memastikan hal itu,"
pungkasnya.
Artikel Terkait
Modus Baru Korupsi TKA: Mantan Sekjen Kemnaker Tampung Rp 12 Miliar Lewat Rekening Orang Lain
Pintu Air Sungai Waridin Jebol, 20 Desa di Kendal Terendam Banjir
Spanduk Larangan Tak Berdaya, Sampah Kembali Menumpuk di Cimanggis
Menteri Agus Andrianto: Pemasyarakatan Bukan Menghukum, Tapi Mempersiapkan Warga Binaan Kembali ke Masyarakat