Gubernur Jateng Tinjau Gerakan Pangan Murah di Grobogan Jelang Lebaran 2026

Jelang Lebaran 2026, suasana di Desa Mayahan, Grobogan, terasa berbeda. Keriuhan warga memadati lapangan bukan untuk pasar malam, melainkan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun langsung meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di lokasi itu, Senin lalu. Ia ingin memastikan program ini benar-benar menyentuh kebutuhan orang banyak.

“Kami akan kencangkan lagi pelaksanaan GPM mendekati hari raya,” ujar Luthfi.

Alasannya jelas: permintaan melonjak, harga rawan tak terkendali. Program ini diharapkan jadi penyeimbang, menjaga stabilitas harga komoditas strategis agar tak membebani kantong masyarakat. Di kesempatan yang sama, Luthfi juga menyerahkan bantuan, mulai dari modal usaha hingga cadangan pangan.

Menurut Sri Broto Rini, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Jateng, gelaran GPM sudah digelar 308 kali sepanjang Februari-Maret 2026. Grobogan adalah salah satu titiknya. Pemprov memfasilitasi distribusi dengan bantuan transportasi, kemasan, hingga tenaga bongkar muat. Hasilnya? Harga jual di lapangan bisa ditekan hingga ke tingkat harga produsen, lebih murah ketimbang harga di pasar biasa.

Di Grobogan, warga bisa membeli beras SPHP dan premium, telur, minyak goreng, hingga bawang dan cabai. Total nilai subsidi pangan yang disalurkan di kabupaten ini saja mencapai Rp111 juta. Broto Rini mengingatkan, meski pembelian bebas, masyarakat diharapkan bijak.

“Cukup beli yang diperlukan saja, tidak perlu yang macam-macam,” katanya.

Sementara itu, di sektor kesehatan, program dokter spesialis keliling atau ‘speling’ juga menunjukkan tren positif. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Jateng per 28 Februari 2026 mencatat, sudah ada 957 kali layanan speling yang menjangkau 414 kecamatan. Sekitar 93.599 jiwa telah menjadi sasaran program ini.

Tak kalah masif, Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga diikuti antusias. Capaiannya nyaris sempurna: 2,5 juta lebih jiwa hadir, atau sekitar 95,77% dari total pendaftar. Angka ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses dan, tentu saja, tanpa biaya.