Nurul Arifin Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI di Iran yang Bergejolak

Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, mengapresiasi kerja Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran dalam memantau kondisi Warga Negara Indonesia di Iran. Namun begitu, ia mendesak pemerintah untuk tidak berhenti di situ. Langkah-langkah perlindungan yang lebih konkret, menurutnya, harus segera diperkuat.

"Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemlu RI dan Kedutaan Besar RI di Teheran dalam memantau kondisi WNI yang berada di sana, sekaligus menyiapkan berbagai skenario pengamanan,"

kata Nurul dalam keterangannya pada Jumat (16/1/2026).

Pernyataan itu ia sampaikan setelah pemerintah melakukan asesmen situasi dan menyusun rencana darurat. Sampai saat ini, evakuasi belum diputuskan. Alasannya, mayoritas WNI khususnya para pelajar dan mahasiswa di kota-kota seperti Qom dan Isfahan masih berada di zona yang dianggap relatif aman.

Tapi Nurul punya pandangan lain. Ia meminta pemerintah tak cuma mengandalkan pemantauan dari jauh. "Kita harus lebih proaktif," katanya secara implisit. Ia menilai komunikasi dengan WNI di lapangan harus diperluas, terutama soal pergerakan massa dan potensi risiko di kota-kota tempat mereka tinggal.

"Kita mendorong Kemlu RI untuk memperluas jaringan komunikasi, meningkatkan kesiagaan lewat jalur darurat, serta menyiapkan kemungkinan evakuasi cepat apabila informasi di lapangan menunjukkan risiko yang signifikan,"

tegasnya.

Intinya, informasi harus mengalir cepat dan jelas ke setiap WNI. Mereka perlu diingatkan untuk menjauhi pusat kerumunan, menghindari area demonstrasi, dan selalu berkoordinasi dengan pihak kedutaan.

Di sisi lain, politikus Golkar ini justru memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kemlu yang telah menetapkan rencana kontingensi dan mengimbau warga untuk menunda perjalanan ke Iran. Ia melihat langkah itu sebagai bentuk kewaspadaan yang tepat.

"Kami mendukung penuh langkah Kemlu yang tidak gegabah dan tetap mengedepankan keselamatan WNI. Ini menunjukan bahwa pemerintah bertindak dengan pendekatan yang terukur namun tetap tegas dalam memastikan keselamatan warga negara kita di luar negeri,"

lanjut Nurul.

Ia juga menambahkan bahwa Komisi I akan terus mengawasi kebijakan perlindungan WNI ini. Itu bagian dari fungsi check and balance yang dijalankan DPR.

Latar belakangnya, Iran memang sedang bergejolak. Gelombang protes besar melanda sejak akhir Desember 2025, bermula dari tekanan ekonomi dan melemahnya mata uang rial. Demonstrasi kemudian menyebar ke berbagai daerah, direspons keras oleh otoritas setempat, dan memakan korban jiwa yang jumlahnya mencapai ribuan.

Meski situasinya rumit, Nurul menegaskan satu hal: Indonesia tetap berpegang pada prinsip nonintervensi urusan dalam negeri negara lain. Tapi di saat yang sama, perlindungan terhadap WNI adalah harga mati.

"Kita menghormati kedaulatan Iran, namun dalam keadaan apapun keselamatan WNI menjadi prioritas mutlak. Pemerintah harus siap dengan segala alternatif kebijakan untuk memastikan hal itu,"

pungkasnya.