Pemerintah Pastikan Biaya Haji 2026 Tak Naik Meski Tiket Pesawat Melonjak

SURABAYA – Kabar soal bakal naiknya biaya haji pada 2026 karena harga tiket pesawat yang melonjak? Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan hal itu tidak akan terjadi. Pemerintah, kata dia, siap menanggung seluruh tambahan biaya penerbangan itu.

Gus Irfan – begitu ia biasa disapa – menegaskan komitmen itu usai melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jumat (17/4/2026). Langkah ini diambil menyusul permintaan penyesuaian harga dari maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

"Maskapai minta penambahan biaya, dan kami tentu ikuti arahan Presiden Prabowo," ujarnya.

"Presiden bilang, penambahan ini tidak boleh dibebankan ke jamaah. Itu pesan beliau."

Namun begitu, situasi tak sepenuhnya mudah. Gus Irfan mengakui, gejolak geopolitik di Timur Tengah – terutama konflik antara Iran dan koalisi AS-Israel – turut memengaruhi persiapan haji tahun ini. Kondisi itu, lambat laun, berdampak pada biaya operasional.

"Kita sudah siapkan semuanya dengan rapi, tiba-tiba situasi di sana berubah. Ada pergolakan yang pasti pengaruhnya sampai ke sini. Hari ini saja, kita sudah kena imbas biaya," ungkapnya.

Ini adalah tahun pertama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengelola haji, setelah puluhan tahun wewenangnya ada di Ditjen Kemenag. Sebuah tongkat estafet di era baru.

Lantas, dari mana dana tambahan itu datang? Gus Irfan menjelaskan, seluruh kenaikan biaya tiket pulang-pergi – yang terdorong kenaikan avtur usai pembatasan di Selat Hormuz – akan ditanggung APBN. Skema pembiayaan negara.

Ia juga menyebut kebijakan ini sudah dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan mendapat persetujuan. Sekali lagi, ini adalah instruksi langsung Presiden.

"Intinya, pemerintah yang menanggung. Sudah kami sampaikan ke Menkeu. Perintah Presiden jelas: jangan bebankan ke jamaah," pungkas Gus Irfan menegaskan.