Cak Imin Peringatkan Ancaman Kemiskinan dan Tergerusnya Kelas Menengah Akibat Bencana Sumatera

Dampak banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara dan Aceh ternyata jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menyoroti hal ini dalam sebuah rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Kamis lalu. Menurutnya, bencana ini bukan cuma soal kerusakan fisik, tapi ancaman nyata bagi perekonomian nasional.

“Yang jelas terlihat di depan mata, angka kemiskinan bakal naik,” tegasnya.

“Kontribusi bencana di Sumatera ini bisa mendongkrak tingkat kemiskinan nasional sekitar 0,49%. Bahkan kemiskinan ekstrem diprediksi naik 0,20%. Data ini harus segera ditindaklanjuti.”

Dia lantas membeberkan dua aspek kritis yang perlu jadi perhatian. Pertama, penanganan segera terhadap kemiskinan baru yang muncul di wilayah Sumatera. Yang kedua, menurutnya justru lebih mengkhawatirkan.

“Jumlah kelas menengah bisa turun drastis,” jelas Cak Imin.

Kekhawatirannya punya alasan. Bencana yang melumpuhkan aktivitas ekonomi membuat banyak warga kehilangan sumber pencaharian. Usaha mandek, modal ekonomi hilang begitu saja. Dalam situasi seperti itu, kemiskinan ekstrem bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi bisa jadi kenyataan pahit.

Lalu, apa solusinya? Cak Imin mengusulkan serangkaian upaya pemberdayaan. Langkah awal harus fokus pada pemulihan aset ekonomi. Caranya dengan mendorong perputaran uang di masyarakat terdampak. Bantuan juga harus berdasarkan kebutuhan lokal, melibatkan partisipasi warga bukan sekadar menjadikan mereka objek pasif.

“Inti dari bantuan pemerintah pusat haruslah cash for work, program padat karya tunai,” ucapnya tegas.

Namun begitu, itu belum cukup. Langkah berikutnya adalah program peningkatan kapasitas. Pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru harus jadi paket lengkap.

“Semua itu masuk dalam vocation training, program pelatihan kerja berbayar yang dananya dari APBN,” ungkapnya.

Di sisi lain, Cak Imin juga menekankan pentingnya bantuan rintisan usaha. Anggaran sekitar Rp5 juta per keluarga dinilainya bisa jadi modal awal yang efektif. Dia berharap Satgas yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto bisa mengalokasikan dana khusus untuk program kebangkitan usaha ini.

“Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif punya sistem dan kemampuan. Tapi soal anggaran, tentu butuh perhatian kita semua,” tutupnya.