Buruh Jakarta Tuntut UMP Rp 5,89 Juta, Aksi Besar-Besaran Digelar Besok

Besok, aksi unjuk rasa kembali digelar. Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan memadati jalan, melanjutkan rentetan demonstrasi yang sudah berlangsung sebelumnya. Mereka punya empat tuntutan yang dibawa ke pemerintah.

Menurut Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, aksi ini bakal berlangsung di dua titik utama: Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan. Rencananya, aksi besar-besaran itu digelar Kamis, 15 Januari.

"Aksi ini akan melibatkan sekitar 500 hingga 1.000 buruh yang berasal dari wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta, sebagai kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 30 Desember 2025 dan 8 Januari 2026,"

kata Said kepada para wartawan, Rabu (14/1).

Nah, soal tuntutan, yang pertama adalah revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2026. Buruh mendesak angka itu dinaikkan menjadi Rp 5,89 juta. Tak cuma itu, mereka juga minta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan minimal 5% di atas kebutuhan hidup layak.

"Jakarta ini kota mahal. Bahkan riset internasional menempatkannya lebih mahal dari Kuala Lumpur, Bangkok, atau Beijing. Tapi lihat, upah minimum buruh di sini cuma sekitar Rp 5,73 juta. Ironis, bukan?"

ujar Said menjelaskan alasan di balik tuntutan upah tersebut.

Di sisi lain, ada dua tuntutan politik yang juga disuarakan. Mereka mendesak DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, yang harus selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. Lalu, mereka juga menyatakan penolakan keras terhadap wacana pilkada melalui DPRD.

"Tuntutan utama aksi 15 Januari adalah desakan kepada DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024,"

tegasnya.

"Kami menolak pilkada lewat DPRD. Itu harus tetap dipilih langsung rakyat. Penolakan ini datang dari pengalaman buruh yang nyata,"

imbuh Said.

Rencananya, aksi akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPR. Kemudian, massa akan bergerak menuju Kemnaker pada pukul 15.00 WIB. Said memberi sinyal, jika tuntutan ini tak digubris, aksi lanjutan sudah disiapkan untuk tanggal 19 Januari mendatang.

Pesan terakhirnya jelas: selama keadilan belum dirasakan, buruh akan terus turun ke jalan.