PKS dan PDIP Berdebat, Tapi Sepakat Soal Satu Ancaman: Politik Uang

Ia menambahkan, kondisi itu akhirnya menjebak masyarakat. "Masyarakat memilih apa namanya? Karena politik uangnya sangat besar, ya ini yang kualitas demokrasi tidak bagus. Nah, ini yang harus kita perbaiki juga."

Usulan PDIP: Langsung, Tapi Pakai E-Voting

Sebelumnya, PDIP sudah menyatakan sikapnya. Partai ini tetap bersikukuh pilkada harus langsung, namun dengan sebuah terobosan: memakai sistem e-voting. Tujuannya jelas, untuk memangkas biaya penyelenggaraan yang membengkak.

Bagi PDIP, pilkada langsung adalah soal legitimasi. Kepemimpinan daerah akan lebih kuat jika dipilih langsung oleh rakyat, sekaligus memberikan kepastian masa jabatan lima tahun yang tetap.

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun," kata Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.

Ia melanjutkan, "Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu."

Jadi, meski titik awalnya berbeda satu membuka opsi pilkada lewat DPRD, satu lagi bersikeras pada pilkada langsung keduanya sebenarnya punya keprihatinan yang sama: mencari sistem yang lebih bersih, lebih murah, dan lebih berkualitas.