Indonesia resmi memegang palu Presiden Dewan HAM PBB. Ini bukan posisi simbolis belaka, melainkan tugas berat di tengah situasi dunia yang carut-marut.
Di mana-mana, konflik bersenjata terus berkecamuk. AS baru-baru ini bergerak di Venezuela. Rusia sebelumnya di Krimea, lalu perang Ukraina yang masih menyisakan luka. Tak kalah mencekam, kelakuan Israel di Gaza dan kekerasan brutal di Sudan Selatan. Di wilayah kita sendiri, tensi antara Kamboja dan Thailand sempat memanas. Belum lagi kasus Rohingya di Myanmar masih seperti bara dalam sekam.
Dengan kata lain, agenda Dewan HAM menumpuk dan rumit. Tantangannya makin nyata ketika negara-negara besar macam AS, China, atau Rusia kerap bertindak sendiri, tanpa peduli mekanisme internasional. Mereka punya kekuatan, lalu bertindak sepihak, seringkali mengabaikan PBB.
Nah, aksi unilateral semacam itu jelas ancaman serius bagi HAM global. Pertanyaannya, bisakah isu-isu HAM yang diusung Dewan ini jadi rem yang efektif?
Di sinilah presidensi Indonesia harus dilihat. Posisi strategis ini datang di saat yang tepat, tapi juga penuh tantangan.
Artikel Terkait
Sekretaris Kabinet Kritik Inflasi Pengamat yang Tak Berdasar Data
Otoproject Ekspansi ke Bekasi dan Serpong dengan Konsep Studio Modern
Jatim Libatkan 7.500 Relawan Santri dan Mahasiswa untuk Percepat Sertifikasi Tanah
Wamen Dalam Negeri Tinjau Penerapan WFH ASN Bekasi, Apresiasi Capaian 40 Persen