Indonesia Genggam Palu Dewan HAM PBB di Tengah Dunia yang Bergejolak

Indonesia resmi memegang palu Presiden Dewan HAM PBB. Ini bukan posisi simbolis belaka, melainkan tugas berat di tengah situasi dunia yang carut-marut.

Di mana-mana, konflik bersenjata terus berkecamuk. AS baru-baru ini bergerak di Venezuela. Rusia sebelumnya di Krimea, lalu perang Ukraina yang masih menyisakan luka. Tak kalah mencekam, kelakuan Israel di Gaza dan kekerasan brutal di Sudan Selatan. Di wilayah kita sendiri, tensi antara Kamboja dan Thailand sempat memanas. Belum lagi kasus Rohingya di Myanmar masih seperti bara dalam sekam.

Dengan kata lain, agenda Dewan HAM menumpuk dan rumit. Tantangannya makin nyata ketika negara-negara besar macam AS, China, atau Rusia kerap bertindak sendiri, tanpa peduli mekanisme internasional. Mereka punya kekuatan, lalu bertindak sepihak, seringkali mengabaikan PBB.

Nah, aksi unilateral semacam itu jelas ancaman serius bagi HAM global. Pertanyaannya, bisakah isu-isu HAM yang diusung Dewan ini jadi rem yang efektif?

Di sinilah presidensi Indonesia harus dilihat. Posisi strategis ini datang di saat yang tepat, tapi juga penuh tantangan.

Namun begitu, dalam diplomasi ada prinsip sederhana: kredibilitas di luar negeri dimulai dari dalam negeri. Wajah kita di PBB akan dinilai dari bagaimana kita memperlakukan warga sendiri. Jadi, ini saatnya Indonesia berbenah lebih serius.

Kita perlu menunjukkan komitmen nyata pada norma-norma HAM. Kabar baiknya, modal untuk itu ada. Misalnya, Komnas HAM kita berakreditasi A di PBB. Ada juga Kementerian HAM yang setidaknya secara struktur punya peran menjaga norma tersebut di kabinet.

Amiruddin al-Rahab.

Wakil Ketua Komnas HAM 2020-2022 dan Pemerhati Politik HAM.