Buruh Tuntut UMP DKI Rp 5,89 Juta, Politikus PDI-P Ingatkan Risiko bagi Pengusaha

Suara massa buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta menggema lagi. Kali ini, tuntutannya spesifik: Rp 5,89 juta per bulan. Dwi Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDI-P di DPRD DKI, mengaku paham betul aspirasi yang digaungkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh itu. Namun begitu, dia punya kekhawatiran lain. Menurutnya, menaikkan upah secara drastis bisa berisiko besar, apalagi jika tidak dibarengi dengan kebijakan pendukung bagi kalangan pengusaha.

"Saya memahami aspirasi beberapa organisasi gerakan buruh yang menginginkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta," kata Rio saat berbincang dengan wartawan, Jumat (9/1/2025).

Dia menambahkan, "Melihat perbandingan dengan daerah penyangga seperti Karawang adalah hal yang wajar dan perlu didengar dengan serius."

Rio tak menampik bahwa angka yang diajukan buruh memang punya dasar. Tapi, dia mengingatkan, UMP Jakarta yang sekarang Rp 5,73 juta sudah termasuk yang tertinggi se-Indonesia. Itu bukti komitmen, katanya. Sayangnya, status 'tertinggi' itu belum tentu menjawab semua persoalan hidup di Ibu Kota yang serba mahal. Tekanan ekonomi di Jakarta punya dinamikanya sendiri.

Di sisi lain, Rio mencoba melihat dari kacamata yang berbeda. UMP, baginya, cuma standar dasar untuk pekerja lajang dengan masa kerja di bawah setahun. Logikanya, perusahaan harusnya memberi lebih besar pada pekerja yang sudah lebih lama mengabdi.

"Banyak perusahaan, terutama UMKM, masih dalam proses pemulihan pascapandemi," ujarnya.

"Kenaikan upah yang drastis tanpa dukungan kebijakan lain dapat berisiko," sambung Rio yang juga anggota Komisi B itu.

Karena itulah, dia mendorong dialog. Komunikasi intensif antara Pemprov DKI, perwakilan buruh, dan pengusaha mutlak diperlukan. Forum tripartit yang produktif, menurutnya, adalah jalan terbaik untuk membahas kenaikan upah sambil mempertimbangkan stabilitus usaha.

Rio juga menyoroti program-program pendukung yang sudah jalan. Sebut saja Kartu Prakerja, Kartu Jakarta Pintar (KJP), sampai subsidi transportasi. Program-program ini, meski kerap tak disorot, adalah bagian dari paket kesejahteraan yang dirancang untuk meringankan beban hidup.

"Organisasi gerakan buruh ataupun seluruh pekerja layak mendapat penjelasan yang utuh tentang manfaat program-program ini," tambahnya.

Tuntutan buruh sendiri datang dengan nada keras. Said Iqbal, yang menjabat sebagai Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, geram. Baginya, tidak masuk akal upah karyawan di Jakarta kalah dengan buruh pabrik panci di Karawang.

"Pada hari ini kembali isu yang diangkat adalah dua hal. Satu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta, sesuai 100 persen KHL agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi," tegas Said di depan wartawan, Kamis (8/1/2025).

Dengan nada tinggi, dia melanjutkan, "Karena tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi."

Jadi, di satu sisi ada tuntutan yang dianggap wajar oleh para pekerja. Di sisi lain, ada kekhawatiran realistis tentang dampaknya pada dunia usaha. Pertarungan angka ini jelas belum berakhir, dan jalan tengah masih harus dicari.