Hari ini, tepat pukul sepuluh pagi waktu Jenewa, Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Presidensi Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Ini bukan sekadar agenda rutin. Penetapan itu menandai dimulainya satu tahun kepemimpinan penuh Indonesia di forum HAM tertinggi dunia.
Nantinya, tugas presidensi akan dipegang langsung oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.
“Kali ini kita akan menjadi presidensi selama satu tahun penuh,” ujar Direktur HAM dan Urusan Migrasi Kemlu, Indah Nuria Savitri, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis lalu.
“Jabatan tersebut akan dipegang oleh watap kita, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.”
Indah lantas mengenang sedikit latar belakang sang diplomat. Sebelum bertugas di Jenewa, Suryodipuro pernah memegang posisi Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk India dan Bhutan.
Dengan status baru ini, Indonesia bakal memimpin seluruh sidang dan proses di Dewan HAM. Posisinya strategis, jauh melampaui sekadar simbol seremonial. Dari sini, arah pembahasan isu-isu HAM global akan banyak ditentukan.
“Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya,” jelas Indah.
Artikel Terkait
Guterres Murka, Rusia Hantam Infrastruktur Vital Ukraina di Tengah Beku
Gempa Magnitudo 2,8 Guncang Pandeglang Dini Hari
Ribuan Warga Padati Kemayoran, Gubernur Soroti Peran Keluarga dalam Perayaan Natal Bersama
Hanif Dhakiri Desak Pengawasan Proaktif untuk Jaga Data Nasabah