Wamen Dalam Negeri Tinjau Penerapan WFH ASN Bekasi, Apresiasi Capaian 40 Persen

Jumat lalu, suasana di Gedung Wali Kota Bekasi tampak tak seperti biasa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto hadir untuk meninjau langsung penerapan work from home bagi para ASN di sana. Menurutnya, kebijakan ini jauh lebih dari sekadar tren. Ini adalah bagian dari upaya efisiensi dan sebuah transformasi tata kelola bernegara yang baru.

“Prinsip efisiensi ini bukan cuma soal menghemat BBM impor,” ujar Bima di Jakarta, sehari setelah peninjauannya.

Ia menjelaskan, ada hal yang lebih mendasar yang sedang berubah. “Ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru. Semuanya terbiasa gitu dan arahnya ke sana.” Tujuannya jelas: menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Di Bekasi, rupanya langkah ini sudah mulai terlihat. Bima mengapresiasi kesiapan sistem Pemkot setempat, yang mencatat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN. Angka yang cukup menggembirakan untuk sebuah permulaan.

Namun begitu, ia punya pesan lanjutan. Ia meminta Pemkot Bekasi segera menghitung rinci besaran efisiensi anggaran yang berhasil diraup. Penghematan dari pemakaian BBM, air, dan listrik harus bisa diukur dengan jelas.

Di sisi lain, Bima menegaskan komitmen pemerintah. Langkah efisiensi ini adalah wujud nyata untuk menjaga stabilitas harga, khususnya agar tidak membebani kelompok menengah ke bawah. “Bagi Presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan pelayanan publik? Bima memastikan layanan esensial tak akan terganggu. Sektor-sektor vital seperti lingkungan hidup, sumber daya air, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh. Untuk layanan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan perizinan, tetap berjalan dengan pembatasan maksimal separuh pegawai yang bekerja dari kantor.

Tentu saja, pengawasan ketat diperlukan agar WFH tidak jadi ajang bermalas-malasan. Pemerintah menerapkan sistem pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi. Sanksi menanti bagi ASN yang melalaikan tugas, termasuk pejabat yang lalai mengawasi.

Hal lain yang diapresiasi Bima adalah inisiatif Wali Kota Bekasi mendorong ASN-nya naik transportasi umum atau bersepeda. Ke depan, ia berharap langkah ini bisa dikembangkan lebih jauh. Terutama dengan fokus pada transportasi publik berbasis listrik.

“Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya,” tuturnya. Gagasan itu, menurutnya, sudah mulai diinisiasi oleh Presiden. Sebuah harapan untuk efisiensi energi yang lebih besar lagi di masa mendatang.