Beban Subsidi Energi Tembus Rp313 Triliun, Pemerintah Dorong Konversi ke Gas Bumi

Beban subsidi dan kompensasi energi nasional terus mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, mendorong pemerintah untuk mencari alternatif kebijakan yang lebih berkelanjutan. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, menyoroti bahwa tekanan fiskal ini menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi rencana diversifikasi energi, khususnya di sektor rumah tangga.

Berdasarkan data yang dihimpun DEN, total subsidi dan kompensasi energi melonjak dari sekitar Rp119,1 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp313,9 triliun pada tahun 2025. Puncaknya terjadi pada 2022, ketika angka tersebut sempat meroket hingga sekitar Rp551 triliun akibat lonjakan harga energi global yang dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp210 triliun dan kompensasi energi mencapai Rp381 triliun.

Kholid menjelaskan bahwa kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mulai menggencarkan pemanfaatan gas bumi domestik. Menurutnya, sejak 2012, volume pemanfaatan gas bumi di dalam negeri telah melampaui volume ekspor gas nasional. Tren ini terus berlanjut hingga 2025, di mana pemanfaatan domestik mencapai sekitar 3.882 BBTUD, sementara ekspor turun menjadi sekitar 1.718 BBTUD.

“Indonesia sebenarnya memiliki potensi gas domestik yang cukup besar. Tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi energi yang dapat diakses masyarakat secara aman, efisien, dan ekonomis,” ujar Kholid dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Salah satu kebijakan yang tengah dikaji adalah penggunaan compressed natural gas (CNG) atau gas bumi yang dikompresi sebagai pengganti liquified petroleum gas (LPG). Kholid menilai kebijakan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan di berbagai sektor, mulai dari transportasi, rumah tangga, hingga industri.

Dalam forum yang sama, DEN memaparkan sejumlah keunggulan CNG dibandingkan LPG. Dari sisi harga energi, gas alam memiliki biaya sekitar Rp38,5 per MJ (mega joule), jauh lebih rendah dibandingkan LPG nonsubsidi yang dapat mencapai Rp285 per MJ. Di sektor transportasi, penggunaan CNG dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar minyak konvensional. Sementara di sektor industri, gas bumi dinilai lebih efisien dan stabil dibandingkan batu bara maupun BBM.

Namun, Kholid menegaskan bahwa implementasi CNG untuk rumah tangga masih menghadapi tantangan teknis dan keselamatan yang cukup besar. Salah satu isu utama adalah belum adanya standar internasional khusus untuk tabung CNG rumah tangga, termasuk katup, selang, dan instalasinya. Tekanan tabung CNG dapat mencapai 150–200 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan tabung LPG rumah tangga yang hanya sekitar 8 bar. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan material tabung menjadi jauh lebih kompleks dan mahal.

“Isu keselamatan menjadi aspek yang sangat krusial karena karakteristik CNG berbeda dengan LPG. Pemerintah perlu memastikan standardisasi dan sistem monitoring sebelum implementasi dilakukan secara luas,” kata dia.