Anggota DPRD DKI Desak Pemprov Tetapkan Status Darurat Sampah

Gunungan sampah yang kian menggunung di sejumlah titik Jakarta akhir-akhir ini memantik reaksi keras dari anggota dewan. Ali Lubis, politisi Fraksi Gerindra di DPRD DKI, mendesak Pemprov untuk segera bertindak. Menurutnya, langkah pertama yang harus diambil adalah menetapkan status darurat pengelolaan sampah. Tanpa status itu, upaya penanganan di lapangan dinilainya bakal lamban dan tidak terukur.

"Saya kira Pemprov DKI harus segera menetapkan status darurat pengelolaan sampah terbatas di Jakarta," tegas Ali kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

"Agar ada langkah cepat dan terukur di lapangan."

Ia tak main-main. Desakan itu muncul melihat kondisi nyata di lapangan, terutama di Pasar Kramat Jati. Di sana, tumpukan sampah sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Ali menegaskan, Dinas Lingkungan Hidup sebagai ujung tombak harus segera turun tangan dengan langkah-langkah konkret. Tidak bisa lagi berleha-leha.

"Pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus segera mengambil langkah cepat dan konkret," tuturnya lagi.

Lalu, apa saja yang bisa dilakukan? Ali punya sejumlah usulan. Pertama, soal penanganan darurat. Pemprov bisa mengerahkan armada truk tambahan dan memperpanjang jam operasional pengangkutan di titik-titik kritis. Mencari lokasi penampungan sementara juga disebutnya sebagai solusi yang mendesak.

Namun begitu, ia mengingatkan bahwa penanganan darurat saja tidak cukup. Perlu ada strategi jangka menengah. "Selanjutnya Pemprov Jakarta harus segera memaksimalkan program Bank Sampah di lingkungan masyarakat," lanjut Ali. Caranya? Dengan memberikan bantuan peralatan penunjang, seperti mesin pencacah atau mesin press, agar program itu benar-benar hidup di tingkat warga.

Koordinasi dengan daerah penyangga juga dinilai krusial. Ali menekankan pentingnya berembuk dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk membahas relaksasi kuota pembuangan sampah ke TPST Bantargebang. Di sisi lain, fasilitas pengolahan sampah yang sudah ada di dalam kota, seperti RDF Plant Torotan dan TPS 3R, harus dioptimalkan fungsinya.

"Fasilitas pengolahan sampah yang ada harus benar-benar berfungsi penuh," ujarnya dengan nada prihatin.

"Jangan hanya jadi proyek tanpa output yang nyata."

Khusus untuk kasus Pasar Kramat Jati, ada pesan langsung untuk pengelolanya. Ali meminta agar pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumber, dan pengangkutan rutin setiap hari harus dipastikan tanpa ada celah untuk menunda.

"Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi krisis lingkungan dan kesehatan," imbuhnya. Tekanannya jelas: Pemprov harus bergerak cepat. Pola kerja biasa-biasa saja sudah tak relevan lagi.

Kondisi Lapangan: Tembok Jebol dan Bau Menyengat

Desakan Ali Lubis bukannya tanpa alasan. Di Pasar Induk Kramat Jati, kondisi sudah cukup parah. Tumpukan sampah yang terus membesar bahkan menyebabkan tembok pembatas antara gunungan sampah dengan kali dan permukiman warga jebol. Sampah pun meluber ke mana-mana.

Dari pantauan di lokasi, tembok itu persis berada di sisi kali. Kerusakannya ada di dua titik. Satu bagian jebol selebar kira-kira 10 meter, sementara titik lainnya sekitar 2 meter.

Tuswadi, warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi, bercerita. Kerusakan yang selebar 2 meter itu terjadi sekitar pertengahan Maret lalu. "Jebolnya malam-malam gitu," katanya. Sedangkan yang lebih besar sudah terjadi sejak dua bulan sebelumnya.

Dampaknya langsung dirasakan. Tuswadi mengeluhkan bau menyengat yang tak tertahankan, datang dari gunungan sampah itu setiap hari.

Persoalan serupa ternyata tidak hanya terjadi di Kramat Jati. Di kawasan Slipi, sampah juga meluber ke jalanan. Bau menyengat dan air lindi yang mengalir ke badan jalan jelas mengganggu kenyamanan, bahkan keselamatan, pengendara yang melintas. Sepanjang Jalan Inspeksi hingga mendekati Pasar Palmerah, tumpukan-tumpukan sampah terlihat mengganggu pemandangan dan menimbulkan aroma tak sedap. Situasinya memang mendesak untuk segera diatasi.