Wamendagri Bantah Isu Arahan Prabowo Tanam Sawit di Papua

Dorongan ini muncul melihat kondisi Papua yang masih timpang. Potensi sumber daya alamnya luar biasa, sayangnya belum dioptimalkan dengan baik. Hasilnya? Terjadi kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan yang cukup lebar dibanding daerah lain. Presiden pun menekankan, pembangunan harus menyeluruh tidak hanya ekonomi, tapi juga pemberdayaan manusia dan penguatan infrastruktur dasar.

Nah, soal infrastruktur ini krusial. Menurut Ribka, percepatan pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan untuk menekan biaya transportasi yang selama ini membengkak. Bayangkan, dengan ketahanan pangan yang mandiri dan infrastruktur memadai, ketergantungan pasokan dari luar bisa dikurangi. Alhasil, biaya logistik pun jadi lebih efisien.

“Pada saat itu Presiden menyampaikan, ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain semuanya sudah harus dilaksanakan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi biaya cost transportasi,”

jelasnya.

Semua arahan ini, tutur Ribka, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Tidak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal. Karena itu, pemerintah daerah di Papua didorong memastikan warganya mendapat akses pendidikan yang layak, lapangan kerja, dan tentu saja, sumber penghidupan yang memadai.

“Semua masyarakat di Papua harus sejahtera, harus punya persediaan pangan. Tidak boleh ada yang kekurangan makan,”

tutupnya.

Terutama untuk anak sekolah, harus ada jaminan. Pemerintah daerah diharapkan bisa membuat terobosan kebijakan, misalnya dengan program pembebasan biaya sekolah. Pada akhirnya, targetnya jelas: kesejahteraan yang merata dan pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.