Prabowo di Titik Krisis: Komitmen Pusat Terganjal Lambannya Data Daerah

Bukan cuma sekali. Presiden Prabowo Subianto hadir lagi di lokasi bencana, kali ini di Aceh Tamiang, setelah sebelumnya menyambut tahun baru bersama warga terdampak di Tapanuli Selatan. Polanya berulang, dan itu bukan tanpa pesan. Kehadiran langsung di titik krisis seolah ingin mengatakan: negara tak mau bekerja setengah-setengah.

Yang menarik, kedatangannya bukan sekadar untuk meninjau atau sekadar bersalaman. Di lokasi, ia langsung menggelar rapat panjang. Menteri-menteri terkait, perwakilan TNI dan Polri, serta BNPB semua hadir. Rapatnya detail, bahkan disiarkan langsung untuk publik. Menurut sejumlah saksi, rapat itu berlangsung cukup lama, membahas hal-hal teknis yang biasanya mungkin hanya dibicarakan di balik pintu tertutup di Jakarta.

Di sinilah letak perbedaannya. Koordinasi digelar di lapangan, dengan transparansi penuh. Memang ada risiko omongan bisa dipelintir, tapi itu risiko yang diambil. Publik selama ini kerap mempertanyakan jarak antara pusat kekuasaan dan penderitaan warga. Kali ini, jarak itu coba dipersempit, secara fisik dan juga dalam pengambilan keputusan.

Hasilnya? Di Aceh Tamiang, hunian sementara bisa diselesaikan dengan cepat. Peran Danantara jadi contoh bahwa eksekusi cepat itu mungkin, asal ada kepemimpinan dan koordinasi yang jelas. Tapi, di sisi lain, persoalan lama selalu muncul. Kecepatan pusat kerap nggak nyambung dengan kesiapan daerah.

Masalah utamanya seringkali sederhana: data. Data yang lambat, data yang tidak akurat. Siapa yang rusak ringan, rusak berat, butuh relokasi segera – semua ini bergantung pada kualitas pendataan di tingkat lokal. Tanpa data yang bagus, keputusan sehebat apa pun akan mentok di lapangan.

Kasus Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang ‘diajari’ langsung oleh Mendagri Tito Karnavian soal pendataan, seharusnya jadi pelajaran keras. Dalam situasi darurat, kelambanan administratif bukan cuma kesalahan teknis. Itu bisa berarti penundaan bantuan untuk warga yang sedang menderita.

Harus diakui, nggak semua keterlambatan itu karena lapangan yang sulit. Ada faktor klasik yang jarang dibuka: sense of urgency yang rendah, kepemimpinan lokal yang lemah, dan keengganan untuk turun langsung memastikan data warganya sendiri.