Prabowo di Titik Krisis: Komitmen Pusat Terganjal Lambannya Data Daerah

Bukan cuma sekali. Presiden Prabowo Subianto hadir lagi di lokasi bencana, kali ini di Aceh Tamiang, setelah sebelumnya menyambut tahun baru bersama warga terdampak di Tapanuli Selatan. Polanya berulang, dan itu bukan tanpa pesan. Kehadiran langsung di titik krisis seolah ingin mengatakan: negara tak mau bekerja setengah-setengah.

Yang menarik, kedatangannya bukan sekadar untuk meninjau atau sekadar bersalaman. Di lokasi, ia langsung menggelar rapat panjang. Menteri-menteri terkait, perwakilan TNI dan Polri, serta BNPB semua hadir. Rapatnya detail, bahkan disiarkan langsung untuk publik. Menurut sejumlah saksi, rapat itu berlangsung cukup lama, membahas hal-hal teknis yang biasanya mungkin hanya dibicarakan di balik pintu tertutup di Jakarta.

Di sinilah letak perbedaannya. Koordinasi digelar di lapangan, dengan transparansi penuh. Memang ada risiko omongan bisa dipelintir, tapi itu risiko yang diambil. Publik selama ini kerap mempertanyakan jarak antara pusat kekuasaan dan penderitaan warga. Kali ini, jarak itu coba dipersempit, secara fisik dan juga dalam pengambilan keputusan.

Hasilnya? Di Aceh Tamiang, hunian sementara bisa diselesaikan dengan cepat. Peran Danantara jadi contoh bahwa eksekusi cepat itu mungkin, asal ada kepemimpinan dan koordinasi yang jelas. Tapi, di sisi lain, persoalan lama selalu muncul. Kecepatan pusat kerap nggak nyambung dengan kesiapan daerah.

Masalah utamanya seringkali sederhana: data. Data yang lambat, data yang tidak akurat. Siapa yang rusak ringan, rusak berat, butuh relokasi segera – semua ini bergantung pada kualitas pendataan di tingkat lokal. Tanpa data yang bagus, keputusan sehebat apa pun akan mentok di lapangan.

Kasus Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang ‘diajari’ langsung oleh Mendagri Tito Karnavian soal pendataan, seharusnya jadi pelajaran keras. Dalam situasi darurat, kelambanan administratif bukan cuma kesalahan teknis. Itu bisa berarti penundaan bantuan untuk warga yang sedang menderita.

Harus diakui, nggak semua keterlambatan itu karena lapangan yang sulit. Ada faktor klasik yang jarang dibuka: sense of urgency yang rendah, kepemimpinan lokal yang lemah, dan keengganan untuk turun langsung memastikan data warganya sendiri.

Padahal, dalam sistem desentralisasi, kepala daerah – bupati, wali kota, hingga keuchik – itu ujung tombaknya. Mereka bukan sekadar perpanjangan tangan. Mereka aktor kunci yang menentukan apakah bantuan dan kebijakan dari pusat benar-benar nyampe ke rakyat.

Ironisnya, ketika Presiden dan jajarannya sudah berjam-jam di lapangan, bekerja terbuka, justru bisa tersandung di tingkat pelaksana terdekat. Ada kebiasaan lama di daerah: melemparkan masalah ke pundak pusat. Selama lebih dari sebulan penanganan bencana ini, banyak pemerintah daerah yang terlihat pasif, hanya menuntut, bukan bergerak aktif. Hanya sedikit yang responsif.

Namun begitu, intensnya kehadiran Prabowo membawa pesan politik yang tegas. Empati harus dibarengi kerja nyata, dan kerja itu harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Merayakan tahun baru di pengungsian sambil memimpin rapat darurat – itu lebih dari sekadar simbol. Itu pernyataan sikap bahwa penderitaan rakyat nggak kenal libur atau kalender.

Tapi pesan ini akan sia-sia kalau nggak konsisten di semua level. Pemerintah daerah nggak boleh menunggu ditegur dulu baru bergerak. Justru di krisis, kepemimpinan mereka diuji: mampu bekerja lebih cepat, atau malah terjebak rutinitas birokrasi yang lamban.

Ke depan, evaluasi penanganan bencana jangan cuma lihat anggaran terserap atau berapa rumah dibangun. Yang lebih krusial adalah kecepatan respons, kualitas data, dan keberanian pemimpin daerah mengambil keputusan cepat di lapangan.

Negara sudah menunjukkan komitmennya dengan hadir secara nyata dan terbuka. Sekarang giliran pemerintah daerah. Mereka harus memastikan bahwa komitmen itu nggak terhambat oleh kelalaian, kemalasan, atau ketidakmampuan mengelola data warganya sendiri. Dalam situasi darurat, kecepatan bukan pilihan. Itu kewajiban. Dan Prabowo, tampaknya, paham betul hal itu.

Trubus Rahardiansah. Pengamat Kebijakan Publik dan Guru Besar Universitas Trisakti.