Viktor Bungtilu Laiskodat: Pilkada Lewat DPRD Bukan Pengkhianatan Demokrasi

Viktor Bungtilu Laiskodat punya pendapat yang cukup jelas soal wacana pilkada lewat DPRD. Menurut Ketua Fraksi NasDem di DPR RI itu, mekanisme seperti ini sebenarnya tak melanggar UUD 1945. Bahkan, katanya, nilai-nilai Pancasila pun tak dilanggar.

Alasannya sederhana: konstitusi kita, menurut Viktor, tidak mengunci demokrasi hanya pada satu model saja.

"Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,"

Ujarnya dalam sebuah keterangan tertulis, Selasa lalu. Poinnya, perubahan mekanisme ini bukan untuk mematikan demokrasi. Justru sebaliknya, tujuannya agar demokrasi tetap sehat dan tidak sekadar jadi ritual lima tahunan yang mahal dan melelahkan.

Viktor tampaknya ingin kita melihat demokrasi lebih dari sekadar urusan mencoblos.

"Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat,"

Demokrasi, dalam pandangannya, harus jadi instrumen untuk melahirkan pemimpin daerah yang punya integritas dan efektif bekerja. Bukan cuma prosedur formal belaka.

Di sisi lain, dia juga menilai wacana ini punya hubungan erat dengan Pancasila, khususnya sila keempat. Soalnya, DPRD sendiri adalah lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat.

"DPRD adalah lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat. Mekanisme pilkada melalui DPRD dapat menjadi ruang untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang lahir dari proses permusyawaratan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kolektif,"

Jelasnya.

Pandangannya ini mungkin juga muncul melihat realita yang ada. Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus hukum jadi catatan sendiri baginya. Viktor menilai persoalan integritas ini tak bisa hanya dibebankan ke pundak individu calon. Sistem politik yang mahal dan kompetitif secara tidak sehat, menurutnya, juga turut andil menciptakan masalah.

"Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan,"

Ungkapnya.

Namun begitu, dia mengingatkan satu hal penting. Perbedaan pandangan soal sistem pilkada ini jangan sampai malah memicu polarisasi dan merusak persatuan. Stabilitas politik dan kelanjutan pembangunan daerah harus tetap jadi prioritas bersama.

"Perbedaan pandangan boleh ada, tapi jangan sampai ganggu persatuan dan arah kemajuan bangsa,"

Pungkasnya.

Pada akhirnya, Viktor berharap demokrasi apapun bentuknya, harus mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang stabil dan bertanggung jawab. Sistem yang ada harus bisa mencegah kekuasaan menjauh dari kepentingan rakyat biasa.