Indonesia Siap Pimpin Dewan HAM PBB, Tapi Sorotan Dunia Mengintai

“Kita harus maklum, ada perbenturan perspektif HAM antara negara maju dan berkembang. Dalam persaingan geopolitik dan geo-ekonomi sekarang, kritik HAM sekecil apa pun bisa dipakai untuk melemahkan demokrasi di suatu negara,” paparnya.

Ini akan jadi ujian berat. Reza memperkirakan Indonesia akan kesulitan menyelaraskan idealisme Pancasila yang mengutamakan kerja sama dengan realitas di lapangan. Realitas yang seringkali sangat pragmatis dan hanya mengejar kemenangan jangka pendek.

Ujian itu akan nyata dalam kasus-kasus pelik. “Seperti hak hidup masyarakat Palestina di wilayah yang diduduki Israel, atau perlakuan keras terhadap imigran oleh ICE di AS, sampai konflik masyarakat adat dengan perambahan lingkungan di berbagai tempat,” katanya memberi contoh.

Lebih lanjut, Reza berharap amanah internasional ini dijalankan sebaik-baiknya oleh pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Seluruh proses pengambilan keputusannya harus terbuka dan berbasis hukum serta etika internasional yang benar-benar teruji,” tuturnya.

Pada akhirnya, menurut Reza, momentum ini justru harus dimanfaatkan untuk urusan domestik. Keberhasilan Indonesia di panggung dunia sangat ditentukan oleh kesuksesannya menangani persoalan HAM di dalam negeri sendiri.

“Tanggung jawab internasional ini hendaknya jadi momentum untuk mempercepat penyelesaian masalah HAM di dalam negeri, terutama yang terkait kelengahan prosedur lingkungan hidup,” ucap Reza.

“Indonesia harus kreatif. Bukan cuma menerima, tapi juga mendalami dan menawarkan praktik terbaik HAM yang bisa lahir dari kearifan lokal ratusan negara di dunia,” pungkasnya.