Lantas, apakah sudah ada pembahasan resmi antar partai tentang evaluasi ini? Sarmuji mengaku forum formalnya belum ada. Namun begitu, komunikasi politik informal sudah berjalan. "Secara resmi sih belum. Tapi saling tanya dan tahu sikap masing-masing, itu sudah terjadi," tuturnya.
Pernyataan Sarmuji ini seperti menanggapi gelombang wacana yang dimulai dari kubu PKB. Sebelumnya, Cak Imin memang terang-terangan mendukung perubahan sistem. Usulannya, Gubernur ditunjuk Presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh anggota DPRD di daerah masing-masing.
Bahkan, menurut pengakuannya, seluruh fraksi di parlemen sebenarnya sepaham bahwa pilkada langsung punya banyak kelemahan. "Alhamdulillah, semua partai mulai menyadari bahwa banyak sistem dalam paket-paket pemilu kita ini kurang produktif," kata Cak Imin di Surabaya, Jumat (19/12).
Dia menegaskan komitmen partainya. "Pilkada langsung itu tidak produktif. Demokrasi kita juga masih punya celah yang tidak efektif. Semua ini akan kami evaluasi," tambahnya.
Nuansanya kini jelas: wacana perubahan sistem pilkada bukan lagi bisik-bisik, tapi sudah mengemuka di percakapan politik tingkat tinggi. Meski jalan menuju revisi masih panjang, desaknya mulai terdengar.
Artikel Terkait
Pemerintah Tambah AI hingga Konten Digital dalam Subsektor Ekonomi Kreatif
Komnas HAM Desak Perluas Pemeriksaan ke Mantan Kepala BAIS dalam Kasus Penyiraman Aktivis
Timnas Indonesia Tuntaskan Laga Uji Coba dengan Kemenangan 4-0 di Era Baru John Herdman
Bendera Iran Berkibar di Tengah Badai: Simbol, Makna, dan Pertarungan Identitas