Banjir Sumatra 2025: Saat Bencana Menjadi Ujian Terberat bagi Kepercayaan Publik

Sebaliknya, kalau pemerintah terus mengecewakan misal dengan penyaluran bantuan yang tidak adil atau relokasi yang dipaksakan maka kedua jenis efikasi itu bisa runtuh bersamaan. Warga akan merasa tidak hanya diabaikan, tapi juga tidak berdaya. Mereka berpikir, untuk apa terlibat? Inilah titik yang berbahaya bagi demokrasi.

Jadi, membaca bencana melalui lensa efikasi politik memberi kita perspektif yang lebih tajam. Bencana alam ternyata juga peristiwa politik yang membentuk hubungan emosional warga dan negara. Cara negara hadir di saat warga paling rapuh, akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan: apakah diisi oleh pemilih yang apatis, atau justru oleh warga yang semakin kritis dan menuntut.

Bencana dan Perilaku Memilih

Lalu, bagaimana ini semua memengaruhi kotak suara? Efikasi politik bukan cuma teori. Ia punya konsekuensi nyata pada perilaku memilih.

Ketika kepercayaan pada institusi (efikasi eksternal) anjlok karena penanganan bencana yang buruk, biasanya ada dua respons yang mungkin muncul dari pemilih.

Pertama, apatisme. Mereka yang kecewa bisa memilih untuk mengundurkan diri dari proses politik. Golput. Mereka merasa suaranya tak ada gunanya, jadi untuk apa repot-repot ke TPS?

Tapi ada kemungkinan kedua. Warga justru bertransformasi jadi pemilih yang lebih kritis dan selektif. Mereka akan lebih jeli memilih. Siapa yang benar-benar turun membantu saat banjir? Partai mana yang punya program pemulihan yang masuk akal? Bencana, dalam hal ini, justru bisa menyaring dan melahirkan pemimpin yang lebih berkualitas.

Dua respons ini bukan sekadar kemungkinan. Ini adalah refleksi nyata bagaimana trauma kolektif bisa mengubah lanskap politik.

Efek yang paling mungkin terlihat adalah munculnya retrospective voting pemungutan suara berdasarkan penilaian kinerja masa lalu. Seperti teori Morris P. Fiorina, pemilih akan memberi ‘hadiah’ atau ‘hukuman’ pada pemimpin yang sedang berkuasa, berdasarkan apa yang telah mereka lakukan atau tidak lakukan saat bencana melanda.

Dengan kata lain, kecepatan respons, ketulusan empati, dan konsistensi pemulihan pascabanjir bandang Sumatra akan menjadi rapor politik. Rapor yang akan dibuka dan diingat kembali ketika tiba waktunya mencoblos di Pemilu 2029 atau pilkada mendatang.

Jadi, dampak elektoral dari sebuah bencana itu tidak instan. Ia bekerja secara laten, mengendap dalam ingatan, dan membentuk pilihan politik warga untuk jangka panjang. Bagi demokrasi Indonesia yang akan menuju Pemilu 2029, tragedi Sumatra ini bukan cuma duka kemanusiaan. Ia juga akan menjadi salah satu penentu arah suara pemilih di masa depan.

Semoga ini jadi pengingat bagi semua: legitimasi politik tidak dibangun di atas panggung kampanye yang megah. Tapi di atas kehadiran yang nyata, justru ketika rakyat berada dalam titik paling rentan.

Ade Alifya. ASN pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.