Di sisi lain, Presiden Venezuela Nicolas Maduro punya tafsir lain. Ia meyakini kampanye militer AS ini punya agenda terselubung: menjatuhkan pemerintahannya. Bukan sekadar memberantas narkoba seperti yang diklaim Washington.
Padahal, aturannya jelas. Konstitusi AS menempatkan presiden sebagai panglima tertinggi, tapi wewenang untuk menyatakan perang secara resmi ada di tangan Kongres. Itu hitam di atas putih.
"Presiden gagal menunjukkan wewenang yang diperlukan berdasarkan hukum AS atau internasional untuk melakukan serangan militer mematikan terhadap kapal-kapal ini,"
Gregory Meeks, anggota DPR dari Partai Demokrat, tak ragu menyuarakan keberatan selama debat di DPR. Kritiknya langsung menohok ke jantung persoalan: dasar hukum apa yang dipakai Trump?
Jadi, situasinya rumit. Di satu sisi ada pernyataan presiden yang terkesan satu arah, di sisi lain ada mandat konstitusi dan kritik yang kian keras. Apa yang terjadi selanjutnya? Semua mata tertuju ke Washington dan Caracas.
Artikel Terkait
Kapolda dan Gubernur Turun Langsung Tinjau Dampak Banjir di Padarincang
Atalia dan Ridwan Kamil Resmi Berpisah, Komitmen Asuh Anak Bersama
Seribu Personel Dikerahkan untuk Amankan Tablig Akbar The Jakmania di Monas
Monas Dikawal Ketat, Ribuan Personel Amankan Milad The Jakmania