Ombudsman Banten Selamatkan Kerugian Masyarakat Capai Rp 135 Miliar dalam Lima Tahun

Lalu, masalah apa yang paling sering dikeluhkan? Ternyata, urusan tanah masih menjadi juaranya. Sepanjang periode tersebut, ada 189 laporan terkait agraria atau pertanahan. Posisi kedua ditempati persoalan pendidikan dengan 139 laporan, disusul kesejahteraan sosial (96 laporan), kepegawaian (81 laporan), dan hak sipil serta politik (68 laporan).

"Mirip dengan tahun sebelumnya, isu pertanahan di 2025 ini tetap yang paling banyak diadukan dan punya nilai valuasi kerugian tertinggi. Ini jelas jadi fokus perhatian kami," ujar Fadli.

Di sisi lain, kerja Ombudsman tak cuma menunggu aduan. Mereka juga aktif mengawasi program-program prioritas pemerintah. Di tingkat daerah, ada Program Sekolah Gratis dari Pemprov Banten. Sementara dari pusat, program Makan Bergizi Gratis juga mendapat pengawasan ketat.

Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai penting memaparkan capaian ini kepada publik. Tujuannya, agar masyarakat tahu bahwa tugas dan fungsi lembaganya benar-benar membawa dampak.

"Angka valuasi ini menunjukkan efektivitas pengawasan kami dari sisi cost benefit ratio. Hitung-hitungannya, setiap Rp 1 dari anggaran yang kami pakai, bisa menyelamatkan kerugian masyarakat sekitar Rp 11,14. Atau kalau mau dilihat, manfaatnya 11,14 kali lipat dari biaya," papar Yeka.

Ia menambahkan, "Dengan kata lain, return untuk publik sangat besar dan nyata. Manfaatnya mencapai 1.114 persen dari biaya yang dikeluarkan."