Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu menangani dampak bencana di Sumatera. Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap penanganan krisis yang melanda wilayah tersebut.
Namun, di lapangan, ceritanya agak berbeda. Deddy Sitorus, anggota Komisi II DPR dari PDIP, punya pandangan lain. Ia melihat langsung betapa warga di daerah terdampak masih sangat membutuhkan uluran tangan, termasuk bantuan dari luar negeri.
"Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak," kata Deddy kepada wartawan, Rabu lalu.
"Tapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita lihat ada ketidakpuasan publik yang luas karena responnya dianggap lambat," sambungnya.
Lebih dari seminggu setelah banjir dan longsor menerjang, kondisi di sana masih memprihatinkan. Deddy menekankan, fase rehabilitasi dan pemulihan ini justru yang paling krusial. Daya tahan fisik dan mental korban sudah di ujung tanduk, dan itu butuh perhatian penuh.
Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah terbatas. Anggaran dan sumber daya serba kurang. Proses pemulihan yang mahal ini seringkali harus mengorbankan sektor lain, yang membuat situasi semakin pelik.
Soal bantuan internasional, Deddy bersikap blak-blakan. Menurutnya, tak ada yang perlu malu.
"Bantuan kemanusiaan itu bagian dari peradaban. Kita harusnya tidak merasa gengsi menerimanya," ujarnya.
"Rakyat tidak akan kecewa kalau negara lain membantu. Wibawa Presiden dan martabat bangsa juga tidak akan runtuh. Ini hal yang wajar, sama seperti ketika kita kerap membantu negara lain yang kena musibah," tegas Deddy.
Ia lalu menyoroti kabar tentang surat Pemerintah Aceh kepada lembaga PBB. Baginya, itu adalah sinyal darurat. Sebuah indikasi nyata bahwa pemerintah daerah dan masyarakat setempat sudah benar-benar kelelahan, nyaris tak sanggup lagi bertahan.
"Kalau benar surat itu dikirim, itu cermin dari betapa gentingnya keadaan di lapangan. Daya tahan mereka sudah melampaui batas," paparnya.
Hal mendesak yang harus segera dituntaskan, menurut Deddy, adalah isolasi daerah bencana. Jalan-jalan yang putus harus dibuka agar bantuan bisa mengalir lancar. Prioritasnya jelas: tempat tinggal sementara yang layak, air bersih, makanan, plus dukungan logistik seperti BBM dan listrik. Semua itu harus dicepat.
"Kalau memang mampu, penanganannya harus sistematis. Isolasi daerah terdampak harus diselesaikan. Titik," tutupnya.
Artikel Terkait
DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Masif Aturan Baru Outsourcing yang Masih Ditolak Buruh
Manchester City Gagal Manfaatkan Momentum, Chelsea Makin Terpuruk Usai Enam Kekalahan Beruntun
LPDP Bantah Pembekalan Militer bagi Awardee Adalah Agenda Baru
BPBD DKI Tetapkan Status Siaga 1 Banjir di Pintu Air Angke Hulu