Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti soal regulasi. Birokrasi yang berbelit sering jadi hambatan. Karena itu, ia mendorong penataan regulasi yang lebih fleksibel. Tujuannya jelas: memecahkan kebuntuan, baik dalam perencanaan Amdal, kepegawaian, anggaran, hingga pemanfaatan sumber daya alam. Fleksibilitas diharapkan bisa mengatasi hambatan teknis di lapangan dengan lebih cepat.
Nah, dalam pembahasan penguatan kelembagaan inilah wacana pemekaran muncul ke permukaan. Aspirasi itu datang dari para bupati, khususnya dari kawasan Saireri di pesisir utara. Mereka mengusulkan pembentukan provinsi baru yang berbasis pada wilayah dan kebudayaan Saireri.
Terakhir, dan ini jadi pilar utama, adalah soal penguatan sumber daya manusia. Perhatian Presiden tertuju pada dua sektor vital: pendidikan dan kesehatan. Ada program sekolah rakyat, penanganan khusus untuk ratusan ribu anak yang belum bersekolah, hingga pembangunan sekolah dan rumah sakit unggulan di berbagai daerah, termasuk di empat Daerah Otonom Baru.
Pertemuan tiga jam itu akhirnya berakhir. Banyak hal dibahas, dari yang bersifat teknis hingga wacana besar pemekaran wilayah. Sekarang, tinggal menunggu langkah konkret selanjutnya.
Artikel Terkait
627 Tandon Air Bersih Polri Dikirim ke Sumatera, Aceh Tamiang Jadi Sasaran Utama
Kapolri Turun Langsung Bantu Personel Polri Korban Bencana Sumbar
Kecurigaan Petugas Rutan Salemba Berujung 12 Klip Sabu di Kasur
Jenazah Ditolak di Makam, Sengketa Lahan Gagalkan Pemakaman di Sidoarjo