Bandara VVIP IKN: Dibangun Melanggar Aturan, Kini Hendak Berganti Wajah

Bayangkan kerepotan Air Traffic Control (ATC) di Sepinggan dan Samarinda. Mereka harus mengatur lalu lintas udara dari tiga bandara yang jaraknya terlalu berdekatan sebuah situasi yang sebenarnya melanggar aturan keselamatan penerbangan sendiri. Akan terjadi kanibalisme. Kalau ramai, ATC kewalahan. Kalau sepi, ya itu tadi, anggaran membengkak percuma.

Kita jadi lelah mengawasi jungkir baliknya regulasi yang justru dilakukan pemerintah sendiri. Minggu lalu saya dari Balikpapan ke Samarinda via darat, sekalian mampir ke IKN. Menurut Kepala Otorita, sudah ada sekitar 2.200 orang yang tinggal di sana ASN, tenaga kesehatan, pekerja swasta, dan lain-lain. Tapi, mereka belum akan jadi konsumen bandara dalam waktu dekat, misalnya lima tahun ke depan. Perjalanan dari Balikpapan ke IKN sendiri masih makan waktu 2-3 jam, tergantung padatnya jalan tol Balsam dan jalan kabupaten.

Langkah pemerintah sekarang bagaimana?

Nasi sudah jadi bubur. Bandara VVIP IKN sudah selesai dibangun dan siap beroperasi. Tapi, alih-alih digunakan sesuai rencana awal, malah sedang disiapkan untuk berubah status jadi bandara umum. Padahal, secara komersial, kecil kemungkinan bandara ini akan ramai. Kedekatan lokasi dengan dua bandara yang sudah ada justru akan memicu persaingan tidak sehat. Sementara, Sepinggan dan Pranoto saja belum optimal dan masih merugi bagi pengelolanya, PT Angkasa Pura. Lalu, siapa yang menanggung kerugian? Pasti APBN kita.

Karena itu, perubahan status itu sebaiknya diurungkan. Sejak awal, saya sudah mengingatkan Kemenhub, Kemenkeu, dan Kemenko Perekonomian. Lewat berbagai komentar dan tulisan, saya sampaikan bahwa membangun bandara baru untuk IKN, termasuk bandara VVIP, itu tidak perlu. Emangnya, dari mana datangnya VVIP yang akan membanjiri IKN dalam lima tahun ke depan? Bandingkan dengan anggaran besar yang sudah dikeluarkan.

Urusan bandara, pemerintah khususnya Kemenhub sepertinya tak pernah kapok. Berbuat salah itu wajar, asal jadi pelajaran. Tapi melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Itu namanya kebodohan tingkat tinggi.

Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.