Danantera: Saat Negara Beralih dari Regulator Jadi Investor Strategis

Keputusan investasi dirancang ada di tangan dewan independen dan profesional keuangan yang punya perspektif jangka panjang. Bukan di pejabat yang terikat siklus anggaran tahunan atau tekanan politik harian.

Dengan kata lain, Danantara berusaha memutus mata rantai antara keputusan penanaman modal dan intervensi birokratis sumber pemborosan yang selama ini sulit dibenahi.

Memang, literatur internasional mencatat sovereign wealth fund domestik punya risiko besar, terutama "elite capture" dan campur tangan politik.

Namun begitu, desain Danantara mencoba menjawabnya lewat tata kelola yang mengadopsi praktik terbaik internasional. Misalnya, mekanisme investasi bersama dengan investor global untuk memastikan validasi pasar yang objektif.

Satu hal yang menarik, porsi instrumen syariah dalam portofolio Danantara masih di bawah lima persen. Artinya, masih ada ruang besar yang belum tergarap. Ini justru peluang.

Dengan kemampuannya menghimpun modal, Danantara berpotensi mendorong investasi ke sektor prioritas seperti pangan halal, energi hijau, logistik halal, dan UMKM produktif. Ia bisa mengoreksi ketimpangan antara potensi pasar halal Indonesia yang besar dan kapasitas produksinya yang masih terbatas.

Sinergi antara agenda reindustrialisasi dan ekonomi syariah ini membuka ruang transformasi yang lebih terarah. Reindustrialisasi butuh pembiayaan jangka panjang, sementara ekonomi syariah butuh institusi pendorong investasi produktif.

Jika Danantara bisa menyeimbangkan keduanya, Indonesia tak cuma memperkuat posisi sebagai pusat ekonomi syariah global. Tapi juga membangun fondasi industri yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Mencari Keseimbangan dalam Demokrasi Ekonomi

Jadi, dalam kerangka redesain kekuasaan ekonomi negara ini, pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar berapa besar aset yang dikelola Danantara.

Tapi sesuatu yang lebih filosofis: apakah Indonesia siap memasuki fase baru demokrasi ekonomi? Sebuah fase di mana negara membangun kekuatan tanpa melahirkan dominasi, dan pasar bergerak dinamis tanpa mengabaikan kepentingan publik?

Kebaruan Danantara terletak pada reposisi radikal negara. Untuk pertama kalinya sejak Reformasi, negara punya ruang strategis menjadi "penata ekonomi" tanpa harus jatuh ke pendekatan sentralistik ala masa lalu.

Ia menciptakan model relasi baru: negara bukan cuma regulator, tapi juga investor, katalis, dan arsitek pembangunan jangka panjang.

Namun, kemampuan ini hanya akan memperkuat Indonesia jika diiringi tata kelola yang kuat dan independen. Tanpa itu, desain besar ini mudah tergerus tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek.

Di sisi lain, peluangnya sangat besar. Danantara bisa jadi sarana negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, menata ulang rantai pasok industri, dan menarik modal jangka panjang ke sektor manufaktur, digital, dan energi baru.

Ia memungkinkan demokrasi ekonomi bergerak dari sekadar pembagian anggaran, menuju konsolidasi kekuatan produktif nasional. Inilah makna kebaruannya Danantara bukan pengulangan model BUMN lama, melainkan percobaan institusional baru.

Tapi keberhasilan "percobaan" ini bergantung pada dua hal. Pertama, sejauh mana tata kelola Danantara bisa dijaga dari distorsi politik jangka pendek. Kedua, sejauh mana publik, akademisi, media, dan masyarakat sipil bisa mengawasinya dengan cermat.

Kebaruan tak akan bermakna jika institusi ini gagal tumbuh jadi entitas yang profesional, mandiri, dan berorientasi jangka panjang.

Demokrasi ekonomi yang sehat menuntut negara yang kuat, tapi juga masyarakat yang kritis. Karena itu, Danantara jangan dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen.

Kekuatan strategisnya bukan pada ukuran aset, tapi pada bagaimana aset itu digunakan: untuk memperkuat kapasitas produksi nasional, membuka lapangan kerja berkualitas, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan kedaulatan ekonomi yang tahan tekanan.

Dalam arti itu, kebaruan Danantara adalah inovasi cara berpikir tentang masa depan Indonesia.

Jika keseimbangan ini bisa dijaga, Danantara bisa jadi tonggak babak baru pembangunan. Saat Indonesia tak lagi sekadar mengikuti arus global, tapi mulai menentukan arahnya sendiri.

Pada akhirnya, ini adalah kesempatan sejarah yang langka. Apakah ia akan jadi lompatan peradaban, atau institusi besar yang terseret dinamika politik harian? Jawabannya sangat bergantung pada keputusan kita hari ini sebagai bangsa.

Arief Poyuono, Komisaris Pelindo