DPR Siapkan Pembahasan RUU Pemilu dengan Libatkan Publik Awal 2026

“Kami akan mendahuluinya dengan hearing dengan sebanyak mungkin masyarakat, agar apa yang disebut oleh Mahkamah Konstitusi sebagai meaningful participation atau partisipasi yang bermakna itu bisa kami lakukan,” ujarnya menegaskan.

Di sisi lain, Rifqi berjanji bahwa seluruh pembahasan nanti akan dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi. Tak ada yang akan ditutup-tutupi, begitu katanya.

“Karena selama ini rapat di Komisi II juga bisa diakses oleh publik dengan baik,” sambungnya, menutup pernyataannya.