Komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, ditegaskan kembali oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul, panggilan akrabnya, menyoroti bahwa komitmen itu bukan sekadar wacana. Ia mewujud dalam Asta Cita dan, yang lebih konkret lagi, lewat terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Menurut Gus Ipul, kehadiran DTSEN ini adalah terobosan. Sebelumnya, Indonesia tak punya data tunggal yang solid soal disabilitas. Kini, pemerintah akhirnya punya potret lengkap. Siapa mereka, di mana, dan bagaimana kondisi hidupnya semua terekam lebih rinci.
"Ini mencakup data-data penyandang disabilitas secara rinci. Sebab, menurut Pak Presiden, kalau data valid dan sesuai kenyataan, maka program yang dirancang akan tepat sasaran dan berdampak,"
ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).
Ia menjelaskan, data tersebut tak cuma sekadar angka. Ada klasifikasi jelas mulai dari disabilitas fisik, mental, intelektual, hingga sensorik. Yang penting, setiap entri data disusun "by name" dan "by address". Tujuannya sederhana: memastikan tak ada seorang pun yang terlewat dari perhatian negara.
"Dan kita beri kartu penyandang disabilitas. Dengan kartu itu diharapkan nanti akan ada layanan-layanan yang bisa diberikan oleh pemerintah baik dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan,"
katanya.
Namun begitu, Gus Ipul mengakui bahwa pekerjaan belum selesai. Data harus terus diperbarui dan diverifikasi. Di sinilah peran organisasi disabilitas ia harapkan bisa aktif. Mereka diajak untuk mengecek, mengawasi, dan melaporkan jika ada ketidaksesuaian.
"Data ini menjadi penting, apakah para penyandang disabilitas yang hadir di sini benar-benar sudah masuk dalam DTSEN? Nanti lewat organisasi penyandang disabilitas akan bisa kita lakukan cross check bersama,"
ucapnya.
Sejauh ini, capaiannya sudah lebih dari satu juta orang yang terdaftar. Targetnya, angka itu akan membesar tahun depan seiring proses validasi yang lebih masif. Kartu identitas khusus yang memuat NIK dan nomor registrasi disabilitas pun akan menjadi kunci akses.
"Tahun ini sudah 1 juta lebih, target kami tahun depan lebih besar lagi. Sehingga para penyandang disabilitas punya identitas yang cukup jelas,"
terangnya.
Identitas itu bukan sekadar kartu. Itu adalah gerbang. Bagi yang sudah terdaftar, berbagai intervensi bantuan sosial seperti PKH, bantuan kesehatan, hingga BPJS sudah mulai mengalir. Gus Ipul menegaskan, ini semua sejalan dengan arahan Presiden.
"Tentu atas arahan bapak Presiden, negara ingin memastikan setiap bantuan sosial menjadi jembatan menuju pemberdayaan, dan tiap pemberdayaan menjadi pijakan bagi penyandang disabilitas untuk berkarya setara sebagai bagian dari kekuatan bangsa,"
Artikel Terkait
Bantuan Miliaran Rupiah Digelontorkan untuk Korban Banjir Tapteng
DPR Tetapkan 64 RUU Prioritas 2026, Enam RUU Lainnya Dicoret dari Daftar
Burhanuddin Buka Strategi Besar Kejaksaan untuk Pulihkan Kepercayaan Publik
Danone Bergerak Cepat Salurkan Bantuan Air dan Nutrisi untuk Korban Banjir Sumatra