KPK Beberkan Modus THR Bupati Cilacap yang Picu Ijon Proyek

Gedung KPK di Jakarta Selatan ramai oleh wartawan pada Sabtu (14/3/2026) siang. Di sana, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membongkar sebuah praktik yang membuat banyak orang menggeleng-gelengkan kepala. Ceritanya bermula dari permintaan THR Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, kepada para bawahannya.

Yang menarik, ternyata uang yang disetorkan para Kepala Dinas itu bukan dari kantong mereka sendiri. Menurut Asep, beberapa di antaranya sampai harus meminjam dulu.

"Dari informasi yang kami terima dari para Kepala SKPD itu, bahwa ada yang kemudian meminjam ya, meminjam uang itu ya,"

ujar Asep di hadapan awak media.

Lho, kok sampai harus pinjam? Ternyata, dampak dari peminjaman paksa ini jauh lebih serius daripada sekadar utang-piutang biasa. Asep membeberkan, ujung-ujungnya bisa berbuah "ijon proyek".

"Meminjam itu tentunya juga ujung-ujungnya adalah nanti ada ijon, ijon proyek di tempatnya (masing-masing Dinas). Sehingga peminjaman itu nanti akan dibayar dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2026,"

jelasnya panjang lebar.

Ini bukan perkara sepele. Ketika ijon sudah merajalela, yang paling dirugikan adalah masyarakat biasa. Bayangkan saja, proyek fasilitas umum seperti jalan atau jembatan akan dikerjakan dengan anggaran yang sudah dikurangi duluan. Hasilnya? Kualitasnya pasti jeblok.

"Nah nanti, pada saat proyeknya tentu kalau sudah di-ijon seperti itu, kualitas dari proyek yang dikerjakan itu akan menurun gitu. Seperti ini, karena ya sebagian sudah digunakan untuk atau sudah diambil untuk keperluan-keperluan seperti ini. Nah yang dirugikan siapa? Masyarakat,"

tandas Asep.

Dia lalu memberi contoh konkret. Kalau dinas PUPR yang dimintai, sarana fisiklah yang menderita. Kalau dinas kesehatan yang jadi sasaran, ya layanan dan obat-obatan untuk masyarakat yang bakal terpangkas. Dampak ikutannya ternyata sangat luas.

Lantas, apa yang membuat para Kadis itu negan meminjam uang untuk disetor? Rupanya, ada ancaman yang menggantung di kepala mereka.

Menurut sejumlah saksi, Bupati Syamsul tak segan mengancam akan merotasi atau menggeser posisi kepala dinas yang dianggap tidak loyal karena tak memenuhi permintaannya. "Dianggap tidak loyal terhadap perintah bupatinya," kata Asep mengulang pernyataan para saksi.

Target yang dipasang pun terbilang fantastis. KPK menyebut Bupati Syamsul memasang target setoran hingga Rp 750 juta dari seluruh perangkat daerah di Cilacap. Rinciannya, tiap satuan kerja diminta menyetor antara Rp 75 juta sampai Rp 100 juta.

Meski pada realitanya angka yang terkumpul beragam mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 100 juta niat untuk memeras sudah sangat jelas. Kabupaten Cilacap sendiri punya 25 perangkat daerah, ditambah 2 rumah sakit dan 20 puskesmas yang jadi sasaran.

Atas semua tindakannya itu, KPK akhirnya menetapkan Bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini kini terus bergulir, meninggalkan satu pertanyaan besar: berapa banyak lagi proyek masyarakat yang harus dikorbankan untuk "THR" semacam ini?