Anggaran Rp 400 Miliar Didesak untuk Perbaikan Jembatan Putus di Malalak

Hari ini, lokasi jembatan putus di Malalak, Agam, ramai didatangi pejabat. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade turun langsung meninjau kerusakan parah akibat banjir bandang yang melanda Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan. Menurutnya, pemulihan infrastruktur di Sumbar butuh campur tangan langsung dari Jakarta.

Rosiade tidak datang sendirian. Ia didampingi sejumlah pejabat penting, mulai dari Direktur Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, hingga perwakilan dinas setempat. Kehadiran mereka ini, kata Andre, adalah bukti nyata upaya koordinasi antara pusat, daerah, dan BUMN. Tujuannya satu: mempercepat pemulihan.

"Kita tidak mungkin mengandalkan APBD Sumbar yang kecil," tegas Andre Rosiade kepada awak media, Minggu (7/12/2025).

Ia lantas membeberkan alasan mendesaknya. "Harus ada diskresi dari Menteri PU agar pusat dapat menangani. Anggarannya bisa setara dengan penanganan di Lembah Anai. Ada sekitar 10 ruas jalan yang putus dan jembatan sepanjang 80 meter."

Memang, jalan di Malalak ini statusnya jalan provinsi. Mekanisme penanganannya pun berbeda dengan Jalan Lembah Anai yang langsung ditangani pusat. Namun begitu, melihat skala kerusakannya, Andre mendorong Kementerian PUPR untuk ikut terlibat. Ia bahkan meminta Pemprov Sumbar mengajukan kebutuhan anggaran hingga Rp 400 miliar, jauh dari estimasi darurat Rp 100 miliar. Besarnya angka itu bukan tanpa sebab.

Setelah melewati Pasar Malalak, timnya menemukan delapan titik longsor berat. Beberapa titik kritis seperti Hompsen, Alok Malalak, dan NPH 82 800 benar-benar memprihatinkan. Tiga box culvert hancur total. Aliran air dan material bahkan merusak lahan warga sejauh enam kilometer dari pusat bencana.

Dampaknya jelas. Akses masyarakat lumpuh. Jalan menuju Pasar Malalak masih tertutup tumpukan material, meski jalur alternatif lewat Simpang Tiga Malalak mulai bisa dilintasi. Mobilitas warga di empat jorong tetap terhambat.

Di sisi lain, komitmen dukungan juga mengemuka. Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menegaskan kesiapan BUMN-nya. "Kami siap mendukung penuh arahan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Sumbar, termasuk Malalak," ujarnya.

Ia menambahkan, ini adalah bagian dari komitmen BUMN dalam penanganan bencana.

Sementara dari sisi teknis, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menyebut pendataan telah dilakukan. Jembatan yang putus itu adalah akses vital. "Satu jembatan saja bisa memerlukan puluhan miliar, tergantung kondisi. Waktu pengerjaan permanen bisa mencapai delapan bulan," jelas Elsa.

Yang jelas, penanganan darurat harus segera dimulai agar mobilitas warga dan distribusi logistik bisa kembali normal.

Pendapat senada datang dari Kepala Dinas Bina Marga Sumbar, Armizoprades. Ia mengakui kerusakan yang terjadi sangat besar. "Provinsi tidak akan mampu menangani sendiri," katanya lugas.

Armizoprades pun menekankan pentingnya kolaborasi. "Kami terus berkoordinasi dengan BPJN untuk jalan nasional dan dengan Pemkab Agam untuk jalan provinsi dan kabupaten. Sinergi diperlukan agar anggaran dan pekerjaan berjalan efektif."

Jadi, semua mata kini tertuju pada langkah pemerintah pusat. Kerusakan sudah dipetakan, kebutuhan ditekankan. Tinggal menunggu respons dari Jakarta.