Di sisi lain, komitmen dukungan juga mengemuka. Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menegaskan kesiapan BUMN-nya. "Kami siap mendukung penuh arahan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Sumbar, termasuk Malalak," ujarnya.
Ia menambahkan, ini adalah bagian dari komitmen BUMN dalam penanganan bencana.
Sementara dari sisi teknis, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menyebut pendataan telah dilakukan. Jembatan yang putus itu adalah akses vital. "Satu jembatan saja bisa memerlukan puluhan miliar, tergantung kondisi. Waktu pengerjaan permanen bisa mencapai delapan bulan," jelas Elsa.
Yang jelas, penanganan darurat harus segera dimulai agar mobilitas warga dan distribusi logistik bisa kembali normal.
Pendapat senada datang dari Kepala Dinas Bina Marga Sumbar, Armizoprades. Ia mengakui kerusakan yang terjadi sangat besar. "Provinsi tidak akan mampu menangani sendiri," katanya lugas.
Armizoprades pun menekankan pentingnya kolaborasi. "Kami terus berkoordinasi dengan BPJN untuk jalan nasional dan dengan Pemkab Agam untuk jalan provinsi dan kabupaten. Sinergi diperlukan agar anggaran dan pekerjaan berjalan efektif."
Jadi, semua mata kini tertuju pada langkah pemerintah pusat. Kerusakan sudah dipetakan, kebutuhan ditekankan. Tinggal menunggu respons dari Jakarta.
Artikel Terkait
Pemerintah Tegas: Media Sosial Wajib Blokir Anak di Bawah 16 Tahun
Jalan Taput-Sibolga Terbuka, Tapi Masih Terputus di Sebelas Titik
Pemulihan Infrastruktur Aceh Digenjot, Targetkan Normalisasi Pertengahan Desember
Foto Mesra Katy Perry dan Justin Trudeau Picu Badai Spekulasi