Di tengah situasi perang yang tak kunjung reda, pemerintah Iran justru mengumumkan kenaikan upah minimum yang cukup signifikan. Angkanya melonjak 60 persen, dari sekitar 75 dolar AS per bulan menjadi kira-kira 120 dolar. Langkah ini diambil meski negara itu sedang berhadapan dengan tekanan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat serta Israel.
Pengumuman resmi disampaikan Menteri Tenaga Kerja, Ahmad Midari, pada hari Senin lalu. Menurutnya, kenaikan ini mutlak diperlukan untuk mengejar laju inflasi dan biaya hidup yang terus melambung tinggi akibat konflik.
“Pengeluaran rumah tangga rata-rata sekarang berkisar antara 13 juta hingga 19 juta toman,” ujar Midari.
Itu setara dengan 100 hingga 145 dolar AS per bulan. Jadi, meski naik, upah minimum yang baru tetap saja masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Namun begitu, kabar baiknya tak berhenti di situ. Pemerintah juga menyetujui kenaikan beberapa tunjangan penting bagi pekerja. Tunjangan perumahan, misalnya, bakal naik drastis dari 7 dolar menjadi sekitar 23 dolar. Sementara tunjangan anak naik dari 7 menjadi 12 dolar per bulan. Langkah ini jelas sedikit meringankan beban para buruh dan keluarganya.
Di sisi lain, kondisi ekonomi Iran memang sedang sangat suram. Inflasi masih menggila di atas 40 persen, dan nilai mata uang rial terus merosot ke level terendah sepanjang sejarah pada akhir tahun lalu. Daya beli masyarakat tergerus, harga-harga kebutuhan pokok melambung. Tekanan ekonomi inilah yang disebut-sebut memicu gelombang demonstrasi besar akhir Desember 2025, yang berujung pada kerusuhan mematikan. Angka resmi menyebutkan sekitar 1.500 orang tewas dalam peristiwa tersebut.
Menyadari betapa peliknya situasi, pihak berwenang berencana mengevaluasi kembali upah minimum pada September mendatang. Tujuannya, untuk menilai apakah pendapatan itu sudah seimbang dengan beban pengeluaran yang terus membengkak.
Tak hanya fokus pada pekerja, pemerintah juga sedang mempersiapkan program dukungan untuk bisnis-bisnis yang terpukul perang. Rencananya, akan ada bantuan keuangan, khususnya untuk bengkel-bengkel yang produksinya terganggu.
Midari menambahkan, langkah-langkah lebih lanjut masih digodok bersama bank sentral dan Kementerian Ekonomi. Salah satu yang sedang dibahas adalah skema pinjaman darurat untuk pekerja di sektor tertentu, seperti para pengemudi taksi.
Jadi, di balik kabar kenaikan upah itu, terlihat upaya pemerintah untuk menahan laju krisis. Meski perang masih berlangsung dan tekanan ekonomi begitu berat, setidaknya ada upaya konkret untuk meredam gejolak sosial yang bisa muncul kapan saja.
Artikel Terkait
Menaker Terbitkan Aturan Baru, Hanya Enam Bidang Pekerjaan yang Boleh Gunakan Sistem Outsourcing
Kementerian Perdagangan Siap Sesuaikan HET Minyakita, Harga di Pasaran Tembus Rp19.000 per Liter
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Ditargetkan Rampung Sebelum HUT Jakarta 2026
Konflik Timur Tengah Ancam Investasi Raksasa AI Senilai Rp10.800 Triliun