Badan Gizi Nasional Libatkan Kejagung Awasi Dana Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) bakal dapat suntikan tenaga dari Kejaksaan Agung. Kerja sama ini digeber untuk mengawasi ketat program Makan Bergizi Gratis yang dananya tak main-main. Kepala BGN, Dadan Hindayana, sudah ngobrol langsung dengan Jaksa Agung. Intinya, mereka minta seorang pejabat eselon 2 dari Kejagung untuk duduk di Inspektorat BGN.

Dadan bilang, pembicaraan itu berlangsung di Kantor Kejagung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

"Saya minta ada komponen dari Kejaksaan Agung yang akan kami tugaskan jadi pejabat di Badan Gizi Nasional. Tujuannya buat memperkuat tim kami di pusat. Itu yang tadi saya bicarakan dengan Pak Jaksa Agung dan juga Pak Jamintel," ujar Dadan.

Soal siapa orangnya yang bakal ditugaskan, Dadan masih tutup mulut. "Nanti ya, setelah dilantik baru saya umumkan," imbuhnya. Yang jelas, orang Kejaksaan itu bakal fokus urus pengawasan internal. "Terutama di Inspektorat, dari eselon 2. Sementara satu orang," tambahnya.

Lalu, kenapa sih BGN sampai perlu narik orang dari Kejagung? Alasannya sederhana: uangnya banyak banget. Dadan membeberkan, 93 persen anggaran BGN dikucurkan langsung ke daerah-daerah lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Nah, SPPG ini jumlahnya sudah mencapai 25.570 titik di seluruh Indonesia. Dan perputaran uang di tiap titik itu gila-gilaan. Bisa mencapai miliaran rupiah per bulan.

"Setiap SPPG rata-rata di Jawa, di Sumatera, itu terima uang Rp 1 miliar per bulan," papar Dadan. "Kecuali untuk daerah-daerah dengan kemahalan tinggi kayak Papua atau daerah Timur lain, angkanya bisa lebih gede lagi."

Dengan aliran dana sebesar itu, wajar kalau Dadan merasa perlu ada mata dari unsur hukum. Pengawasan ketat jadi keharusan. Makanya, selain narik orang ke pusat, BGN juga gandeng Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk memantau dana hingga ke level desa.

"Kami tadi membicarakan mekanisme tambahan pengawasan," tegas Dadan. "Agar komponen Kejaksaan Agung di desa-desa ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG se-Indonesia."

Dia pun kasih peringatan keras ke semua mitra pengelola SPPG. Jangan coba-coba main-main dengan anggaran negara ini. Dana harus dikelola dengan transparan dan patuh pada petunjuk teknis yang ada.

"Gunakan seoptimal mungkin, setransparan mungkin untuk program makan bergizi gratis," pungkas Dadan mewanti-wanti.