Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera, Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, punya pesan tegas untuk pemerintah daerah. Ia mendesak agar pendataan warga yang akan menempati hunian tetap segera dipercepat. Tanpa data yang jelas, langkah pembangunan rumah permanen untuk korban bencana tak bisa dimulai.
"Semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama, minta huntap cepat dibangun. Tapi datanya harus jelas dulu," tegas Tito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2026).
Pernyataan ini ia sampaikan usai menghadiri penyaluran bansos di Idi Rayeuk, Aceh Timur, sehari sebelumnya. Menurutnya, daerah perlu segera membentuk tim khusus untuk mendata pilihan warga. Intinya, mau pilih skema insitu atau komunal?
Nah, soal skema ini, Tito memberi penjelasan rinci. Skema insitu artinya rumah dibangun lagi di tanah milik warga sendiri. Di sini, ada dua opsi: dibangunkan langsung oleh BNPB, atau warga membangun sendiri dengan bantuan dana sekitar Rp 60 juta.
"Ditanya kepada warga, Anda mau tinggal di insitu dibangunkan oleh BNPB atau mau bangun sendiri dengan indeks Rp 60 juta. Tapi tanahnya harus tanah milik sendiri," ujarnya.
Di sisi lain, ada pilihan skema komunal. Kalau ini, warga akan tinggal di kawasan hunian baru yang dibangun bersama dalam satu kompleks. Untuk opsi yang satu ini, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahannya. Bisa dari aset pemerintah, BUMN, atau dengan membeli tanah masyarakat dengan harga yang wajar.
"Kalau tidak ada tanah pemerintah, bisa juga membeli tanah milik masyarakat dengan harga yang wajar," tuturnya.
Pilihan warga ini, ditegaskan Tito, harus dicatat dengan rapi lewat formulir dan pernyataan tertulis. Data itulah yang nantinya jadi panduan pemerintah pusat menentukan pola pembangunan. "Makin cepat data siapa yang mau insitu dan siapa yang memilih kompleks, makin mudah bagi kami untuk mengoordinasikan pembangunan huntap," jelasnya.
Ia juga mengingatkan, jangan cuma menunggu. Pemerintah daerah harus aktif turun ke lapangan melakukan pendataan. Pembangunan huntap ini merupakan fase krusial pemulihan, setelah para pengungsi sebelumnya tinggal di hunian sementara atau dapat bantuan sewa.
Pesan penutupnya cukup blak-blakan. "Kalau datanya tidak ada, apa yang mau dibangun. Masyarakat sudah ribut minta dibuatkan huntap tapi pemerintahan daerahnya tidak jalan," tutup Tito. Titik tekan utamanya jelas: data dulu, baru pembangunan bisa jalan.
Artikel Terkait
200 Ribu Buruh Diprediksi Padati Monas dalam Perayaan May Day 2026
Bareskrim Gagalkan Peredaran 18 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, Tiga Tersangka Ditangkap
Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren, 110 Personel Damkar Dikerahkan
Pemerintah Percepat Penertiban Perlintasan Sebidang Usai Kecelakaan KA di Bekasi