Hidayat Nur Wahid Desak Delapan Negara Awasi Ketat, Cegah Israel Kosongkan Gaza

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, sepenuhnya mendukung sikap tegas Menlu RI dan tujuh koleganya dari negara-negara Arab-Islam. Mereka dengan lantang menolak segala bentuk pengusiran paksa warga Gaza ke luar negeri. Bagi HNW, ini bukan sekadar pernyataan. Ia mendesak agar komitmen itu benar-benar diawasi di lapangan, jangan sampai hanya jadi retorika belaka.

Kekhawatirannya muncul menyusul keputusan Israel membuka perbatasan Rafah tapi hanya untuk akses keluar. Banyak yang curiga, ini adalah taktik pengusiran terselubung. Apalagi, belakangan beredar kabar soal pemindahan ilegal ratusan warga Palestina. Manuver semacam ini, jika benar, seolah ingin mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya. Tujuannya jelas: memudahkan penguasaan wilayah untuk agenda pembentukan "Israel Raya".

"Delapan Negara ini melalui menteri luar negerinya, termasuk Indonesia, melakukan langkah yang baik, menolak pengusiran warga Gaza/Palestina dengan cara apapun," ujar HNW.

"Tapi agar efektif, negara-negara tersebut perlu secara serius mengawal agar benar-benar tidak terjadi pengusiran Rakyat Palestina, termasuk dari Jalur Gaza dengan cara apa pun, seperti yang sudah dilakukan Israel dengan membuka pintu Rafah maupun menerbangkan warga keluar dari Gaza/Palestina ke Afrika Selatan tanpa dokumen apa pun," tegasnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, delapan negara itu punya tugas berat. Mereka harus bahu-membahu memastikan setiap perjanjian perdamaian tidak mengorbankan masa depan bangsa Palestina. Jangan sampai justru menjauhkan cita-cita mereka untuk merdeka sebuah negara yang sudah diakui lebih dari 156 anggota PBB. Di sisi lain, Israel terus saja melanggar kesepakatan, entah lewat serangan militer atau aksi pengusiran.

"Pengusiran rakyat Gaza/Palestina dengan alasan apa pun, sehingga kemudian mereka tidak bisa kembali ke negaranya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat karena itu juga bentuk lain dari praktik genosida yang sangat jahat," paparnya.

HNW juga menyoroti peran kunci Amerika Serikat. Perlu lobi dan komunikasi intensif dengan negara pengusul proposal perdamaian itu. Pembukaan perbatasan Rafah ke Mesir, misalnya, harus dipastikan murni untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Bukan untuk hal lain.