MBG di Pesantren: Cuma 2 Persen Santri yang Tersentuh, Apa yang Salah?

Pondok pesantren adalah pilar pendidikan Indonesia. Tak bisa dipungkiri. Maka, wajar saja jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya menyasar ke sana. Tapi, ada masalah yang langsung terlihat.

Dibandingkan dengan sekolah umum, cakupan MBG di pesantren masih sangat kecil. Sangat kecil sekali.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, mengungkapkan angka yang cukup mencengangkan.

"Dari sekitar 11 juta santri dan 1 juta pengajar di pesantren, baru 2 persen yang menjadi penerima manfaat MBG," katanya.

Angka itu tentu menyisakan tanda tanya besar. Ke mana arah program ini? Akankah MBG betul-betul bisa memperbaiki gizi dan kualitas belajar para santri? Atau justru malah menciptakan persoalan baru di lingkungan pesantren yang unik itu? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Lihat saja dinamika di salah satu ormas Islam terkait izin tambang, yang berujung konflik. Nah, kalau tidak dikelola hati-hati, MBG bisa bernasib serupa.

Lanskap Pesantren yang Tak Seragam

Bayangkan, Indonesia punya lebih dari 30.000 pesantren. Spektrumnya luas. Ada yang besar sekali, menampung puluhan ribu santri, tersebar dari Jawa hingga Aceh. Tapi, tak sedikit pula yang kecil, dengan penghuni kurang dari seribu orang.

Keragaman skala ini langsung berimbas pada pola pengelolaan dapur. Di pesantren, santri biasanya seratus persen mengandalkan makanan dari dapur umum. Biaya operasionalnya memang tidak murah, tapi seringkali masih bisa tertutupi bahkan memberi keuntungan berkat jaringan kuat dengan masyarakat sekitar, donatur, dan alumni yang loyal.

Jadi, meski secara ekonomi terlihat layak dan dampaknya bisa signifikan, penerapan MBG di pesantren itu rumit. Butuh mitigasi yang serius sebelum program ini benar-benar dijalankan.

Lalu, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan?

Pertama, soal ketimpangan kapasitas. Jumlah santri yang beragam, dari ratusan sampai ribuan, berarti kebutuhan dapurnya juga berbeda. Maka, skala prioritas mutlak diperlukan. Mungkin di awal, pesantren besar dengan santri di atas 4.000 orang yang jadi sasaran utama. Baru kemudian, bertahap, menjangkau yang lebih kecil.

Untuk pesantren besar, pembangunan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) masih memungkinkan. Tapi untuk pesantren kecil atau terpencil, model dapur klaster mungkin lebih realistis. Di sinilah pentingnya data santri yang akurat dan ter-update. Tanpa itu, pengelompokan dan perencanaan akan buyar dari awal.

Kedua, soal dapur dan standarnya. Pembangunan dapur MBG harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Mulai dari penyimpanan bahan baku, pengolahan, sampai pengelolaan limbah. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan tidak banyak pesantren yang punya dapur sesuai SOP akibat minimnya pembiayaan.

Di sisi lain, model pembiayaan campuran bisa jadi solusi. Kombinasi dari pemerintah pusat, daerah, PIP, ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, hingga donatur dan investasi sosial. Selain itu, kemitraan dengan petani, nelayan, dan UMKM lokal untuk pasokan sayur atau ikan juga perlu didorong. Bahkan, pendirian koperasi pesantren sebagai pusat logistik patut dipertimbangkan.

Yang tak kalah pelik adalah pengawasan. Hierarki di pesantren itu khas. Kyai memegang otoritas utama, pengurus menjalankan teknis operasional, sementara santri adalah penerima manfaat. Melibatkan santri dalam pengawasan melalui mekanisme yang aman itu perlu, tapi belum cukup. Perlu transparansi lewat laporan berkala, audit partisipatif, serta pelibatan Kementerian Agama dan masyarakat sekitar sebagai pengawas eksternal.

Harapannya, budaya pesantren yang khas bisa diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem MBG. Dengan pengawasan yang solid, program ini bisa efektif, akuntabel, dan bertahan lama.

Pada akhirnya, MBG punya potensi besar. Bukan cuma untuk meningkatkan gizi santri, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Dengan mitigasi yang tepat perencanaan matang, standarisasi, pendanaan berkelanjutan, dan pengawasan ketat risiko kegagalan bisa ditekan. Bahkan, siapa tahu, MBG pesantren bisa jadi model percontohan, baik nasional maupun internasional, untuk intervensi gizi berbasis lembaga pendidikan agama.

Boimin.
Pemerhati Kebijakan Pangan, Menamatkan S3 Ilmu Pangan di University of Massachusetts Amherst, Amerika Serikat, Research Fellow PKSPL IPB.