Yusril Pacu Konsolidasi, Kemenko Kumham Imipas Siapkan Fondasi Koordinasi

Di sisi lain, isu HAM mendapat porsi serius. Kemenko terlibat dalam penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, penguatan forum untuk isu perempuan, pekerja migran, dan penyandang disabilitas. Mekanisme pelaporan instrumen HAM internasional ditingkatkan, sementara dialog terkait isu HAM di Papua terus dijaga. Dukungan untuk Memorial Living Park Aceh dan koordinasi perlindungan HAM dalam demonstrasi publik juga masuk dalam daftar capaian tahun ini.

Lalu, bagaimana dengan keimigrasian dan pemasyarakatan? Di sini, kementerian koordinator memimpin upaya pencegahan keberangkatan 1.250 jemaah haji non-prosedural. Mereka juga memfasilitasi Transfer of Sentenced Persons (TSP) dan menangani Persons of Filipino Descent (PFDs).

Koordinasi lainnya menyasar pengawasan laut lewat penyusunan SKB Pemeriksaan Kapal, integrasi data TPPO, dan pemantauan tata kelola Pos Lintas Batas Negara. Evaluasi kerja sama imigrasi pusat-daerah dilakukan agar pelayanan publik lebih responsif dan konsisten.

Sementara itu, Sekretariat Kemenko tak kalah sibuk. Fungsinya diperkuat melalui digitalisasi administrasi, modernisasi publikasi informasi, dan peningkatan sistem pengaduan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan bisa mendongkrak transparansi dan tata kelola internal.

Menjelang 2026, fokusnya bergeser. Kemenko Kumham Imipas akan berupaya mengoptimalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Digitalisasi di empat sektor prioritas akan dipercepat, kompetensi ASN ditingkatkan, dan kerja sama strategis dengan pemerintah daerah diperkuat.

Upaya konsolidasi ini dinilai sebagai langkah krusial. Fondasi sudah diletakkan, sekarang waktunya sistem itu bekerja dan memberi dampak nyata.

"Setelah fondasi terbentuk, sistem harus berjalan dan menghasilkan dampak nyata. Itulah fokus kami pada 2026,"

kata Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, dalam kesempatan terpisah.