Di Balik Gemerlap Jakarta, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Naik 10 Persen

"Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan pesan perlindungan dan nomor layanan darurat dapat dijangkau oleh masyarakat secara lebih luas, sehingga seluruh warga dapat berperan aktif menciptakan lingkungan Jakarta yang aman dan memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak," tambahnya.

Iin juga mengajak masyarakat untuk berani melapor. Pemerintah, tegasnya, hadir untuk melindungi.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut dan tidak ragu melaporkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Stiker yang ditempelkan dan disebarkan di Transjakarta ini memuat informasi kanal layanan pengaduan yang telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta bersama OPD dan unsur masyarakat lainnya," ucap Iin.

Tuai Apresiasi DPRD

Apresiasi tak cuma datang dari masyarakat. Pihak DPRD DKI Jakarta juga menilai positif langkah ini, sebagai bukti kehadiran negara dalam melindungi warganya.

"Upaya apa pun yang dilakukan Pemprov untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak patut kita apresiasi," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani.

Rany mengajak semua pihak untuk berkolaborasi. Menciptakan ruang aman, katanya, bukan cuma tugas pemerintah.

"Menciptakan ruang aman bukan hanya tugas Pemprov. Ruang aman harus dibangun dari lingkungan terdekat, dimulai dari rumah kita sendiri," imbuhnya.

Pendapat serupa disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI, Subki. Ia mendukung langkah Gubernur untuk memperkuat regulasi perlindungan anak, dan menekankan bahwa tanggung jawab ini harus dipikul bersama.

"Kita nggak bisa menyerahkan tanggung jawab kepada satu pihak. Pemerintah punya tanggung jawab, polisi dan aparat keamanan punya tanggung jawab, orang tua juga punya tanggung jawab," ucap Subki.

"Nggak bisa kita mengandalkan satu pihak, lalu ketika terjadi sesuatu saling menyalahkan. Ayo tunaikan porsi tanggung jawab kita masing-masing orang tua, aparat, dan pemerintah. Semua punya peran," pungkasnya.