Di Balik Gemerlap Jakarta, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Naik 10 Persen

Jakarta terlihat modern, tapi di balik gemerlapnya, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata masih sangat nyata. Baru-baru ini, data dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI mengungkap fakta yang memprihatinkan: sepanjang 2025, tercatat 2.104 kasus. Angka itu naik sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya.

Yang lebih menyayat hati, lebih dari separuh korban tepatnya 53% adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau dilihat dari wilayah, Jakarta Timur mencatatkan laporan tertinggi, dengan 552 kasus per awal Desember lalu.

Merespons hal ini, Pemprov DKI pun berupaya memperkuat perlindungan. Mereka menghadirkan beberapa kanal pengaduan. Masyarakat bisa menghubungi Hotline 24 jam Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, atau memanfaatkan Call Center Jakarta Siaga 112. Selain itu, ada 44 Pos SAPA yang tersebar di RPTRA dan layanan konsultasi daring lewat PUSPA.

Langkah ini rupanya disambut baik. Banyak warga, khususnya pengguna transportasi umum, merasa sedikit lebih lega. Soalnya, moda transportasi umum kerap jadi lokasi kejadian pelecehan yang bikin was-was dan tidak nyaman.

Salah satunya adalah Sukma (27). Ia mengaku, kehadiran layanan pengaduan semacam ini bisa memberi rasa aman yang lebih. Apalagi, korban sering kali memilih diam karena bingung, takut, atau khawatir justru akan disalahkan.

"Layanan pengaduan ini sangat penting karena perempuan dan anak sering kali menghadapi risiko pelecehan, intimidasi, atau kekerasan di transportasi umum. Tidak semua korban berani melapor langsung di tempat kejadian, sehingga adanya hotline yang mudah diakses menjadi ruang aman untuk menyampaikan keluhan. Keberadaan layanan ini membantu menciptakan rasa aman, sekaligus memastikan bahwa suara korban benar-benar didengar," ujar Sukma.

Harapannya sederhana: setiap aduan yang masuk ditanggapi dengan serius. Dengan begitu, hotline itu benar-benar bisa dipercaya sebagai tempat mencari perlindungan.

"Saya berharap petugas yang menangani hotline dapat bersikap cepat, responsif, dan empatik. Laporan yang masuk sebaiknya langsung ditindaklanjuti, tidak hanya dicatat tanpa tindakan. Selain itu, petugas bisa memberikan arahan yang jelas kepada korban, menjaga kerahasiaan, dan memastikan setiap laporan ditangani dengan profesional," paparnya.

Ajak Masyarakat Tak Ragu Melapor

Sebagai bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Pemprov DKI juga gencar menempel dan membagikan stiker bertema "Bersama Menciptakan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak". Stiker-stiker itu ditempel di halte dan armada Transjakarta, juga ruang publik lain. Isinya informasi layanan pengaduan gratis, lengkap dengan kontak yang bisa dihubungi jika warga melihat atau mengalami kekerasan.

"Kekerasan terhadap siapapun tidak diperkenankan dan tidak dapat ditoleransi, terlebih terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penempelan dan pembagian stiker hari ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan ruang publik, termasuk transportasi umum, tetap aman dan ramah bagi seluruh warga," ungkap Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainah.

Ia menambahkan, petugas layanan siap membantu jika ada warga yang membutuhkan.