Bencana yang melanda Aceh, Sumut, hingga Sumbar belakangan ini ternyata tak bisa dianggap enteng. Menurut Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, pemerintah daerah setempat sudah kewalahan. Ia menilai, situasinya butuh uluran tangan langsung dari pusat.
"Saya pikir pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi tidak cukup kuat untuk menanganinya ini sendiri," ujar Sugiat kepada awak media, Rabu (3/12/2025).
Ia menegaskan, "Perlu turun tangan langsung dari pemerintah pusat dan seluruh lembaga negara yang terkait ini seperti TNI-Polri."
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sugiat baru-baru ini meninjau langsung lokasi banjir bandang di Sumatera Utara. Apa yang dilihatnya di sana cukup memprihatinkan. Akses ke sejumlah wilayah terdampak sulit dijangkau, kondisi masyarakat pun serba terbatas. Menurutnya, hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat dan Aceh.
"Kalau mencermati dari beberapa hari penanganan banjir di Sumatera, kita melihat bahwa memang di beberapa daerah kan situasinya sudah sangat memprihatinkan," tutur politikus Gerindra dari Dapil Sumut III itu.
Karena itu, ia mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional. Langkah ini, baginya, krusial agar penanganan bisa lebih terkoordinasi dan maksimal.
"Tapi kan ini tidak bisa dilakukan kalau status bencananya belum ditetapkan," jelas Sugiat.
Ia menambahkan, "Oleh karena itu, saya berharap bahwa secepatnya saja ditetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani ini. Kalau tidak, bahaya kan."
Di sisi lain, respons pemerintah pusat sendiri tampak berhati-hati. Menko PMK Pratikno, saat ditanya soal wacana status bencana nasional itu, tak memberikan jawaban gamblang. Meski begitu, ia memastikan semua pihak sudah bergerak.
"Jadi yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan Bapak Presiden termasuk TNI, Polri, BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini," kata Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).
Jadi, meski status resmi masih dibahas, klaimnya upaya penanganan sudah berjalan maksimal. Tinggal lihat saja, apakah itu cukup untuk meredam keprihatinan yang mengemuka dari lapangan.
Artikel Terkait
Mantan Konsultan Kemendikbudristek Buka Suara: Pertemuan dengan Nadiem Murni Bahas Teknologi, Bukan Proyek
Benda Mirip Torpedo Ditemukan di Pantai Sumenep, Warga Dilarang Mendekat
Menkeu Purbaya Tolak Pinjaman IMF-Bank Dunia, Sebut Cadangan USD25 Miliar Cukup
Pimpinan MPR Tinjau Kesiapan IKN, Tunggu Arahan Presiden untuk Pemindahan