Tersangka Korupsi Satelit Kemenhan Buka Suara: Saya Hanya Jalankan Perintah

Kasus korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan akhirnya memasuki babak baru. Tiga tersangka resmi dilimpahkan ke Oditur Militer. Salah satunya, Laksamana Muda TNI (Purn) L, yang dulu menjabat Kepala Badan Sarana Pertahanan, langsung bersuara. Ia mengaku hanya menjalankan perintah.

"Pertama, saya melaksanakan perintah atasan dan atasan saya sudah melaksanakan rapat terbatas di depan Presiden dengan program ini," tegasnya di depan kerumunan wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin lalu.

Saat ditanya siapa atasannya, jawabannya singkat: "Menhan (era 2016)." Pada tahun itu, jabatan Menteri Pertahanan memang dipegang oleh Ryamizard Ryacudu.

L tak berhenti di situ. Dia membantah keras tuduhan menerima keuntungan dari proyek senilai jutaan dolar AS itu. Menurutnya, negara pun sebenarnya belum sampai mengeluarkan uang sepeser pun.

"Kedua, saya tidak menerima sepersen pun duit, saya tidak melakukan korupsi. Ketiga, belum ada negara membayar, belum ada keluar anggaran sama sekali sehingga tidak ada kerugian negara," pungkasnya dengan nada keras.

Ceritanya bermula dari sebuah kontrak yang ditandatangani L pada Juli 2016. Kontrak dengan perusahaan CEONavayo International AG, yang diwakili oleh seorang berinisial GK, itu awalnya bernilai USD 34,1 juta. Nilainya kemudian berubah menjadi USD 29,9 juta untuk penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan terkait.

Namun begitu, proses pengadaannya dianggap bermasalah. Menurut keterangan resmi Kejagung yang disampaikan Harli Siregar saat masih menjabat Kapuspenkum, penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga dilakukan tanpa lewat prosedur pengadaan barang dan jasa yang semestinya. Perusahaan itu direkomendasikan oleh seorang perantara berinisial ATVDH, yang merupakan warga negara Amerika Serikat.