Komika Soleh Solihun Soroti Rotasi Dadakan ASN DKI, Pemprov Bantah

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang merotasi ribuan pegawai eselon 3 dan 4 belakangan ini ternyata tak luput dari sorotan. Komika Soleh Solihun angkat bicara, menyuarakan kegelisahannya lewat media sosial.

Lewat akun X-nya, Soleh mengeluhkan soal waktu pelantikan yang dianggapnya sangat mendadak. Ia merasa sistem yang berjalan kurang mempertimbangkan sisi manusiawi para pegawai.

"Dear pak @pramonoanung, tolong diperbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antar dinas. Tolong bilang kepada para Kepala Dinas, jangan mindahin pegawai pemberitahuannya h-1 pelantikan dan pegawai baru tau dia pindah ke mana, di hari H pelantikan,"

Menurut Soleh, mestinya ada masa transisi yang cukup sekitar sebulan sebelum seorang pegawai benar-benar dipindah. Prosesnya juga perlu disertai wawancara di tempat tugas yang baru, sambil melihat kompetensi dan rekam jejak kerjanya selama ini.

Ia pun berpesan agar Pramono Anung mengingatkan para kepala dinas untuk lebih proaktif berkomunikasi. "Tolong ingetin juga para kepala dinas, kalau mau mindahin bawahannya minimal ajak ngomong, ada evaluasi kenapa dia dipindah. Pasti ada yang bingung, ketika tiba-tiba dipindah ke dinas yang tak sesuai dengan kompetensi dan bahkan tak meminta orang itu pindah," tuturnya lagi.

Di sisi lain, respons datang dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Ia membantah keras bahwa rotasi ini dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, prosesnya justru sudah berjalan cukup lama dan tidak mungkin dilakukan secara spontan.

"Enggak mungkin mendadak. Prosesnya panjang. Bahkan kita selama enam bulan menjadi pimpinan di Jakarta, baru kita terjadi rotasi. Jadi bukan persiapan pendek,"

kata Rano saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025).

Rano mengaku tak terlalu mendalami detail keluhan Soleh, tapi ia sempat mendengar soal kritik itu. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pelantikan pejabat merupakan bagian dari penataan birokrasi yang sudah direncanakan dengan matang.

Sementara itu, Yustinus Prastowo, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI, juga ikut memberikan tanggapan. Lewat unggahan di X, ia mengakui bahwa mutasi yang terkesan dadakan memang sering terjadi di banyak instansi pemerintah. Namun, menurutnya, yang perlu dicermati adalah proses di balik pemberian surat keputusan itu.

"Mutasi ASN yang terkesan dadakan itu sebenarnya praktik jamak di banyak instansi pemerintah. Tapi perlu dibedakan, yang tiba-tiba itu SK atau prosesnya,"

ujar Yustinus.

Ia menjelaskan, kalau yang tiba-tiba adalah terbitnya SK, hal itu wajar saja. Biasanya, pejabat atau pegawai memang tidak diberitahu lebih dulu bahwa mereka akan dipindahkan. "Ini juga upaya mencegah adanya ruang untuk ‘mengurus’ mutasi," tegasnya.

Namun, persoalan baru muncul kalau prosesnya yang mendadak. Yustinus menegaskan, banyak instansi termasuk Pemprov DKI sudah menerapkan sistem merit dan manajemen talenta. Artinya, para ASN seharusnya sudah punya gambaran tentang posisi dan peta karier mereka. "Tidak ada yang tiba-tiba, termasuk di Pemprov DKI," tegasnya lagi.

Kendati begitu, Yustinus mengakui ada situasi khusus yang memaksa seorang ASN dipindahkan di luar skema biasa. Misalnya karena penugasan khusus, permintaan tertentu, atau ada kasus yang harus segera ditangani.

Ia juga menambahkan, jika ada dugaan pelanggaran dalam proses mutasi seperti jual beli jabatan atau faktor suka-tidak-suka maka hal itu harus dilaporkan. "Silakan dilaporkan ke Inspektorat atau melalui kami. Akan ditindaklanjuti," ucapnya.

Yustinus memastikan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen penuh menjaga integritas dalam pengelolaan SDM di Pemprov DKI.

"Pak Pram sudah menegaskan komitmennya. Proses mutasi yang dibangun juga bottom up dan berlangsung cukup lama. Jika ada kekeliruan tentu dapat diperbaiki. Yang pasti, Pak Pram dan Bang Doel tidak main-main soal integritas ini. Pelanggaran pasti ditindak tegas,"

pungkas Yustin menutup pembahasannya.