Mensesneg Bantah Pemerintah Baru Bergerak Setelah Rupiah Melemah, Sebut Rapat Intensif Sudah Berlangsung

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau menggelar rapat koordinasi setelah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Ia menegaskan bahwa pertemuan membahas kebijakan moneter dan fiskal telah berlangsung secara intensif.

“Lho, kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens,” kata Pras kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Ia melanjutkan, intensitas komunikasi antarpemangku kebijakan tidak bisa diukur semata dari hasil yang belum sesuai harapan. “Bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi. Kan nggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya,” ujarnya.

Menurut Pras, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh variabel yang sangat kompleks dan tidak hanya bersumber dari satu faktor. Salah satu variabel yang disorot adalah tingkat kemandirian ekonomi nasional, termasuk ketergantungan terhadap barang impor.

“Naiknya nilai tukar rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai prediksi nilai rupiah yang bisa menyentuh angka Rp19.000 per dolar AS, Pras menekankan bahwa solusi utama yang tengah dijalankan adalah mempererat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. “Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” katanya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar pertemuan bersama pemerintah serta sejumlah lembaga otoritas moneter dan fiskal pada hari yang sama. Pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu pagi itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mengungkapkan bahwa DPR sengaja menginisiasi pertemuan tersebut sebagai forum evaluasi sekaligus koordinasi. Tujuannya, agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal, serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi,” ujarnya. “Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini,” sambung dia.

Menurut Dasco, hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun, rincian kesepakatan itu akan disampaikan secara terpisah oleh masing-masing institusi terkait. “Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah,” tuturnya.