Melihat kondisi yang berlarut-larut ini, Tito punya usulan. Daripada prosesnya berbelit dan lamban, lebih baik LPDP Kementerian Keuangan yang mengambil alih pembayarannya. “Kasihan itu nggak bisa ditunda,” katanya.
“Totalnya Rp 37 miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama. Saya melihat daripada kompleks, lamban, kasihan itu nggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” tegas Tito.
Kabarnya, Presiden Prabowo menyetujui usulan tersebut. Tito pun akan segera menyerahkan data lengkap mahasiswa yang terkena dampak kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.
“Perintah Presiden setuju, yang 37 (miliar rupiah) ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” ujarnya.
Seperti yang banyak diketahui, pemerintah memang punya program 'siswa unggul Papua'. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM asal Papua melalui studi, baik di dalam maupun luar negeri. Selama ini, dananya bersumber dari dana otonomi khusus yang dikelola Pemprov Papua.
Artikel Terkait
KPK Hentikan Tradisi Pamer Tersangka, Rompi Oranye Tak Lagi Muncul di Konpers
Pramono Anung Ziarah ke Makam MH Thamrin, Serukan Persatuan Kaum Betawi
Google Bantah Keterkaitan Investasi Gojek dengan Skandal Chromebook Kemendikbud
Degradasi Moral di Jakarta: Bonus Demografi atau Bom Waktu bagi Generasi Muda?