Tunggakan Rp 37 Miliar Gantung Nasib 56 Mahasiswa Papua di Luar Negeri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap adanya masalah yang cukup pelik terkait dana beasiswa. Rupanya, ada puluhan mahasiswa asal Papua yang sedang menuntut ilmu di luar negeri harus berhadapan dengan keterlambatan pembayaran beasiswa dari pemerintah daerah.

Masalah ini sempat dibahas dalam sebuah rapat terbatas di Istana pada Senin lalu. Hadir dalam pertemuan itu Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dari data yang berhasil dihimpun, setidaknya ada 56 mahasiswa yang terdampak.

“Dengan Kementerian Keuangan ya di antaranya kita membahas mengenai satu yang saya minta, yaitu mengenai adik-adik kita yang dari Papua yang sekarang mereka kuliah di luar negeri,” ujar Tito usai rapat, di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia melanjutkan, “Kalau nggak salah jumlahnya 300 lebih itu ada yang di Amerika, di Australia, dan lain-lain. Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari pemda.”

Ternyata, total tunggakan yang menumpuk itu mencapai angka yang tidak kecil: Rp 37 miliar. Menurut Tito, sumber masalahnya terutama berasal dari Pemda Papua dan Papua Pegunungan.

Melihat kondisi yang berlarut-larut ini, Tito punya usulan. Daripada prosesnya berbelit dan lamban, lebih baik LPDP Kementerian Keuangan yang mengambil alih pembayarannya. “Kasihan itu nggak bisa ditunda,” katanya.

“Totalnya Rp 37 miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama. Saya melihat daripada kompleks, lamban, kasihan itu nggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” tegas Tito.

Kabarnya, Presiden Prabowo menyetujui usulan tersebut. Tito pun akan segera menyerahkan data lengkap mahasiswa yang terkena dampak kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.

“Perintah Presiden setuju, yang 37 (miliar rupiah) ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” ujarnya.

Seperti yang banyak diketahui, pemerintah memang punya program 'siswa unggul Papua'. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM asal Papua melalui studi, baik di dalam maupun luar negeri. Selama ini, dananya bersumber dari dana otonomi khusus yang dikelola Pemprov Papua.