Prabowo Pacu Program Pemberdayaan untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem pada 2026

Pemerintah punya target yang sangat ambisius. Presiden Prabowo Subianto ingin angka kemiskinan ekstrem turun drastis hingga ke titik nol persen pada tahun 2026. Tak berhenti di situ, pada 2029, tingkat kemiskinan secara keseluruhan ditargetkan bisa ditekan di bawah 5 persen.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono. Menurutnya, fokus utama pengentasan kemiskinan saat ini adalah pada program pemberdayaan yang lebih kuat dan menyeluruh.

"Untuk pemberdayaan ini, karena Pak Menteri bilang ini Indonesia, enggak boleh kecil dan parsial, harus masif. Kita sedang mendesain bagaimana supaya pemberdayaan ini bisa masif, supaya daerah-daerah miskin, bisa cepat kita selesaikan,"

kata Jabo dalam keterangannya pada Minggu (23/11/2025). Pernyataan ini disampaikannya usai bertemu dengan Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PP Muhammadiyah, Mariman Darto, di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Jumat (21/11).

Di sisi lain, upaya nyata sudah mulai digeber. Kemensos mendorong para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bisa "meluluskan" atau menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tahunnya. Keluarga-keluarga ini kemudian akan didampingi lebih lanjut agar bisa mandiri.

"Satu pendamping PKH diminta graduasi 10 KPM, berarti di Tahun 2026 itu kira-kira targetnya sekitar 350.000 KPM, itu yang lewat pendamping," ujar Agus Jabo memaparkan hitungannya.

Selain program graduasi, strategi lain yang sedang dijalankan adalah membangun apa yang disebut 'Kampung Berdaya'. Saat ini ada sembilan desa yang dipilih sebagai wilayah percontohan.

"Kita ingin membangun kampung-kampung berdaya Kemensos, kayak di Desa Kalisalak misalkan kita bekerja sama dengan swasta, namanya PT MAP, bikin keranjang dari eceng gondok, kemarin kita sudah ekspor ke Amerika," tuturnya dengan nada antusias.

Dari program ini, para KPM bisa mendapat penghasilan tambahan dengan memproduksi keranjang setiap hari. Jabo pun berharap kolaborasi bisa terjalin. Ia mengajak PP Muhammadiyah, melalui MPKS-nya, untuk bersinergi dalam program pemberdayaan sosial ini.

"Siang malam masyarakatnya senang, bersyukur karena kemudian kita hadir pak. Nah kalau bisa MPKS, bisa sinergi dengan pemberdayaan sosial, wah top banget. Dengan Dinsos, wah top banget,"

ajaknya langsung kepada Mariman Darto yang hadir dalam pertemuan itu.

Menanggapi ajakan ini, Mariman Darto menyambut dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah sendiri memiliki basis yang kuat, dengan kurang lebih 213 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif menjalankan program pemberdayaan, salah satunya melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

"Di Jawa Tengah kan memang LKS banyak Pak, itu kan memang banyak kegiatan sosialnya, kemandiriannya, ekonominya Pak," ujar Mariman.

Namun begitu, ia juga menyelipkan usulan. Untuk mendukung operasional LKS Muhammadiyah di daerah, Mariman meminta adanya harmonisasi kebijakan terkait perizinan.

"Sehingga lebih sederhana dan seragam dari pusat hingga daerah,"

pungkasnya menutup pembicaraan.