Mendagri Tito Desak Kepala Daerah di Sulawesi Perkuat Sinergi dengan Forkopimda Demi Stabilitas dan Pembangunan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak para kepala daerah di Sulawesi untuk memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (30/5).

Menurut Tito, kekompakan antara pemerintah daerah dan Forkopimda menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari masalah keamanan hingga pelaksanaan program-program Presiden dan pemerintah pusat. “Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat atau program-programnya kepala daerah bisa dieksekusi baik kalau seandainya ada kekompakan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/5/2026).

Ia menekankan bahwa Sulawesi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur, ditambah dengan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan politik di wilayah ini harus terus dijaga. Tito menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan tanpa situasi yang aman dan kondusif. Menjaga keamanan, lanjutnya, bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah bersama seluruh unsur Forkopimda.

“Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman,” tegasnya.

Mantan Kapolri itu mengingatkan bahwa pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi menjadi pelajaran berharga mengenai mahalnya harga keamanan. Ia mendorong unsur Forkopimda untuk mempererat hubungan dan komunikasi melalui pertemuan rutin maupun kegiatan informal guna memperkuat kerja sama. Di sisi lain, Tito juga meminta kepala daerah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berdasarkan berbagai pengalaman penanganan konflik, FKUB terbukti berperan penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik berlatar belakang agama berkembang menjadi gangguan sosial yang lebih besar.

Menurutnya, keberhasilan FKUB sangat bergantung pada dukungan kepala daerah, terutama melalui alokasi anggaran yang memadai. Hal ini penting agar forum tersebut dapat menjalankan fungsi komunikasi kepada umat agama masing-masing. Lebih lanjut, ia juga meminta daerah mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan konflik. Ia menekankan bahwa setiap konflik sosial selalu diawali dengan tanda-tanda yang dapat dideteksi lebih awal sehingga perlu segera ditangani sebelum berkembang menjadi kerusuhan.

“Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu harus dihentikan, dicegah supaya tidak pecah,” jelasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, enam gubernur se-Sulawesi, serta para bupati dan wali kota di wilayah Sulawesi.