Luthfi Dorong Business Forum Hasilkan Kesepakatan Konkret untuk Ekonomi Daerah

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Luthfi menekankan forum bisnis daerah tidak boleh sekadar ajang seremonial, melainkan harus menghasilkan kesepakatan usaha dan investasi nyata. Hal itu disampaikannya dalam Tegal Business Forum, Selasa (21/7/2026).

"Business forum harus berorientasi pada hasil, jangan hanya orientasi kegiatan. Harus ada yang dijual kepada pelaku usaha, kemudian ada MoU atau kerja sama, sehingga hasilnya jelas dan dapat diukur," ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.

Menurut Luthfi, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan perbankan menjadi kunci menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah keterbatasan fiskal. APBD Jawa Tengah yang hanya sekitar Rp23 triliun harus membiayai kebutuhan 35 kabupaten dan kota, mulai dari pelayanan dasar hingga infrastruktur. Karena itu, pemda tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

"Di tengah geopolitik dunia dan keterbatasan fiskal, pejabat publik harus kreatif mencari sumber pertumbuhan baru. Caranya dengan menumbuhkan ekonomi baru di wilayah melalui investasi dan kolaborasi," tegas Luthfi.

Ia mendorong setiap kawasan eks-karesidenan memiliki pusat pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung. Kota Tegal, misalnya, dapat menjadi hub pertumbuhan ekonomi di wilayah Tegal Raya dengan dukungan Kabupaten Tegal dan Brebes. Setiap daerah memiliki potensi dan kearifan lokal yang berbeda. Kota Tegal mempunyai kekuatan di sektor maritim, perdagangan, jasa, kuliner, dan kewirausahaan. Potensi tersebut harus dikemas dan ditawarkan secara konkret kepada investor.

"Bupati dan wali kota harus menjadi marketing manager bagi daerahnya. Mereka harus memahami potensi wilayah, menjual daerahnya, memberikan kepastian, dan menyelesaikan kendala investor," kata Luthfi.

Ia menilai Jawa Tengah masih menjadi salah satu daerah yang menarik bagi investor. Hal itu didukung kondisi keamanan yang kondusif, kepastian hukum, kemudahan perizinan, tenaga kerja yang kompetitif, serta kesiapan kawasan industri. Pada 2025, realisasi investasi Jateng mencapai Rp110,64 triliun dan menyerap lebih dari 418 ribu tenaga kerja. Sementara pada triwulan I 2026, investasi mencapai Rp23,02 triliun dengan penyerapan sekitar 92 ribu tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Jateng pada periode tersebut mencapai 5,89%, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,61%.

Kota Tegal juga mencatatkan kinerja positif. Realisasi investasinya pada 2025 mencapai Rp791,67 miliar atau 132% dari target. Pada triwulan I 2026, Kota Tegal kembali masuk dalam 10 besar daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Jateng.

Luthfi menandaskan investasi besar harus berjalan beriringan dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jateng memiliki sekitar 4,9 juta pelaku UMKM yang perlu terus didorong naik kelas melalui pendampingan, perluasan akses pasar, dan dukungan permodalan. Dalam hal tersebut, Bank Jateng diminta menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan UMKM sekaligus memperluas layanan kepada perusahaan swasta.

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko mengatakan Tegal Business Forum merupakan bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Bank Jateng. Forum itu juga menjadi tindak lanjut arahan Luthfi agar Bank Jateng tidak hanya mengelola transaksi pemerintah, tetapi semakin aktif melayani sektor swasta.

"Kami ingin memperluas layanan kepada dunia usaha dan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Tengah. Dana yang dihimpun juga kami salurkan kepada sektor produktif, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga komersial," kata Bambang.

Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyebut forum tersebut menghadirkan sekitar 100 pengusaha besar asal Kota Tegal, 100 pelaku usaha kuliner, restoran, kafe, dan lounge, serta perwakilan dari sekitar 20 perusahaan penanaman modal asing. Yon berharap forum tersebut dapat mendorong pemanfaatan aset dan lahan strategis yang selama ini belum produktif, sekaligus menarik investasi baru di sektor perdagangan, jasa, perhotelan, kuliner, dan fasilitas publik.