Luhut Apresiasi Digitalisasi Bansos Kemensos, Targetkan Integrasi Data Lintas Kementerian Berbasis AI

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Kementerian Sosial dalam memperkuat integrasi data dan mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang membahas perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial dan Kartu Usaha.

“Kemensos saya kira sudah sangat bagus,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 11 Mei 2026. Pertemuan tingkat menteri itu secara khusus membahas percepatan integrasi digital bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Digital Public Infrastructure (DPI).

Pemerintah menargetkan integrasi sistem lintas kementerian dan lembaga guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, mempercepat proses layanan, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan hingga mencapai angka di bawah lima persen pada tahun 2029. Dalam kesempatan itu, Luhut meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk segera mengintegrasikan data mereka ke dalam sistem digital pemerintah yang berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Jangan ada lagi yang memperlambat masuk dalam sistem. Dengan sistem yang terkoneksi dan berbasis AI, pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih akurat, efisien, dan mengurangi korupsi,” tegas Luhut.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kementerian Sosial terus memperkuat komitmennya dalam mendigitalisasi bantuan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Melalui pemanfaatan DTSEN dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG), proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan diharapkan berlangsung lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Kemensos juga menyiapkan penguatan program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) yang menghubungkan penerima bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan usaha, pendampingan, hingga akses pengembangan usaha secara bertahap.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai program digitalisasi bantuan sosial telah memasuki tahap yang semakin matang. Ia menekankan bahwa program ini diarahkan untuk memastikan bantuan sosial maupun program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima.

“Program digitalisasi ini sudah sampai pada titik yang sangat baik. Program ini bisa mencapai masyarakat yang menjadi sasaran dan mendukung target penurunan angka kemiskinan,” ujar Rachmat.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa digitalisasi bansos dirancang untuk memangkas proses penyaluran bantuan yang sebelumnya memakan waktu panjang menjadi lebih singkat melalui sistem digital dan verifikasi berbasis biometrik. Sistem tersebut juga dilengkapi mekanisme sanggah agar masyarakat dapat mengetahui alasan kelayakan penerimaan bantuan secara lebih terbuka.

“Digitalisasi bansos bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjadi instrumen penting agar bantuan sosial terhubung dengan program pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat menuju kemandirian,” kata Agus Jabo.

Kemensos juga menyiapkan proses graduasi penerima manfaat melalui integrasi dengan program usaha produktif. Penerima manfaat yang dinilai telah mandiri nantinya akan diarahkan untuk masuk ke program penguatan usaha melalui SAPA UMKM dan Kartu Usaha Produktif (KUP). Rapat tersebut turut membahas perluasan uji coba digitalisasi bansos yang sebelumnya telah dilakukan di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota pada tahun 2026. Pemerintah juga menyiapkan Bali sebagai provinsi model penerapan ekosistem digital perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi secara terintegrasi.

“Kami siap memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga agar data semakin akurat dan intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan dapat dilakukan secara lebih efektif,” tutup Agus Jabo.