Di ruang rapat Pemkab Blora, Jumat (21/11) lalu, suasana terasa cukup hangat. Eddy Hartono, sang Kepala BNPT, hadir dengan satu misi utama: mendorong Blora segera merampungkan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar formalitas belaka. Ini soal memperkuat benteng pertahanan daerah menghadapi ancaman yang nyata.
Eddy menegaskan, RAD PE ini nantinya akan menjadi turunan langsung dari kebijakan nasional. Dengan begitu, upaya pencegahan bisa berjalan lebih terstruktur, merata dari pusat hingga ke level desa.
"Makanya kami hadir di Blora hari ini," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya di hari berikutnya, Sabtu (22/11/2025).
"Pemda diharapkan segera membuat Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme."
Harapannya jelas. Dengan dokumen itu, sistem kewaspadaan dini di Blora bisa jauh lebih kuat. Mitigasi ancaman ditingkatkan, daya tangkal masyarakat diperkuat. Semua itu adalah bagian dari kesiapsiagaan nasional yang tak boleh dianggap enteng.
Di sisi lain, Bupati Blora, Arief Rohman, tampaknya menyambut baik dorongan ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara BNPT dan pemerintah daerahnya. Menurut Arief, posisi Blora yang strategis memberinya peran yang sangat vital.
"Blora yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah gerbang paling timur Jawa Tengah," jelasnya.
Posisi sebagai 'gerbang' inilah yang membuatnya waspada. Daerahnya berpotensi menjadi titik masuknya paham radikal maupun terorisme dari berbagai arah. Karena itulah, kolaborasi menjadi kunci.
Artikel Terkait
AS Siap Kembali ke Medan Perang di Teluk Jika Diperlukan, Kata Menhan Hegseth
Warga Desa Wabloi di Pulau Buru Siapkan Kurban dan Puasa Arafah Sambut Iduladha
MPR Hormati Proses Hukum Gugatan LCC Empat Pilar, Sidang Perdana Digelar 2 Juni 2026
Kamboja Hapus Denda Overstay bagi 5.950 WNI Korban Penipuan Daring